CIKEAS, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi menghadiri Rapat Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI). Dalam kegiatan tersebut, beliau menekankan bahwa Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang seimbang antara perencanaan dan pelaksanaan. Acara yang berlangsung di Cikeas pada Jumat (01/05/2026) ini bertujuan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana agar lebih tangguh menghadapi ancaman alam.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa sebuah program tidak akan berjalan efektif tanpa keseimbangan aspek pendukung. Beliau menilai perencanaan yang hebat harus memiliki dukungan dana dan implementasi yang sama kuatnya. “Karena kalau kita perencanaannya kuat, implementasinya tidak kuat, dananya tidak kuat, nanti juga dampaknya tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik,” ujar Nusron Wahid di Kantor BPSDM Kementerian ATR/BPN.
Selanjutnya, Menteri Nusron mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama. Beliau ingin setiap lembaga bekerja sesuai fokus keunggulan masing-masing agar upaya penanganan bencana menjadi lebih efisien. “Dalam hal penanggulangan bencana adalah terlebih dahulu selain perencanaan ini adalah pertama saya minta pelatihan SDM,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron juga memaparkan alur kerja yang jelas bagi para pengurus. Beliau membagi proses ini ke dalam tiga tahap utama agar sistem penanggulangan bencana berjalan rapi. “Kalau kita lihat bencana itu kan ada tahap-tahapnya, pertama evakuasi, kedua tanggap darurat dan ketiga adalah recovery dan rehabilitasi,” ungkap Nusron Wahid dengan rinci.
Sinergi Menghadapi Jalur Cincin Api
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengingatkan risiko geografis Indonesia. Beliau menyebut posisi Indonesia di jalur cincin api pasifik membuat potensi bencana geologi dan cuaca sangat tinggi. Oleh sebab itu, sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah sangat penting untuk membantu masyarakat.
Melalui dukungan Kementerian ATR/BPN, LAK-PB MUI berharap dapat mempermudah penyelesaian masalah seperti banjir, longsor, dan tsunami. Rapat kerja ini kemudian berakhir dengan penyerahan atribut organisasi dari Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri Nusron Wahid.(ATR/BPN)
