JAKARTA, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmen besar dalam pembangunan infrastruktur Pantura Jawa. Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyatakan pihaknya siap mengawal proyek perlindungan pesisir ini secara menyeluruh. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur Pantura Jawa memerlukan kepastian hukum dan tata ruang yang sangat matang.
Oleh karena itu, kementerian akan fokus pada tiga aspek kunci untuk memastikan proyek berjalan lancar. Langkah ini bertujuan agar kawasan pesisir utara Jawa terlindungi dari ancaman abrasi dan penurunan muka tanah. Selain itu, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tetap terjaga dengan baik.
Dukungan pertama berkaitan erat dengan penyelarasan rencana tata ruang wilayah. Wamen Ossy menjelaskan bahwa sinkronisasi ini penting agar proyek memiliki landasan legal yang kuat. “Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Wamen Ossy di Jakarta, Senin (04/05/2026).
Selanjutnya, kementerian berjanji mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kecepatan perizinan ini menjadi faktor penentu agar jadwal konstruksi tidak terhambat oleh masalah administratif. Namun, pemerintah tetap akan memperhatikan pembagian kewenangan antar lembaga secara teliti. Jika proyek ini resmi menjadi Proyek Strategis Nasional, maka proses birokrasi akan menjadi jauh lebih ringkas.
Pengadaan Tanah untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa
Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah kepastian pengadaan lahan bagi proyek tanggul laut raksasa. Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh agar ketersediaan tanah tidak menjadi kendala di lapangan. Wamen Ossy menegaskan bahwa kolaborasi antar kementerian sangat krusial dalam tahap ini. Beliau mendorong penguatan kelompok kerja lintas sektor guna mengoptimalkan integrasi data pemetaan wilayah pesisir.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memberikan arahan penting. Beliau menekankan bahwa pendekatan pembangunan tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Integrasi dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi infrastruktur terpadu Pantura secara efektif. “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegas Menko AHY.(ATR/BPN)
