Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat 129 juta bidang tanah kini sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia. Capaian besar ini muncul pada tahun 2026. Pemerintah pusat mengejar target tersebut lewat kerja sama erat dengan kepala daerah.
Percepatan program ini terjadi karena dukungan kuat dari banyak pemerintah daerah. Mereka menetapkan kebijakan khusus berupa pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kebijakan ini memberi kemudahan nyata bagi warga saat mengurus surat tanah pertama kali.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, memberikan penjelasan lengkap mengenai data terbaru ini. Ia menyampaikan informasi tersebut di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada hari Jumat, 13 November 2026.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Uunk membagi data wilayah tersebut secara rinci kepada publik. Sebanyak 90 kabupaten dan kota memilih memberikan pembebasan pajak penuh. Sementara itu, 42 kabupaten dan kota lain memilih opsi pengurangan besaran pajak.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Ringankan Beban Warga
Kebijakan keringanan pajak daerah ini lahir untuk meringankan beban finansial masyarakat kecil. Proses pendaftaran tanah seringkali terkendala biaya pengurusan yang tinggi. Pemerintah daerah hadir untuk memangkas hambatan tersebut.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak resmi atas perolehan hak tanah. Wewenang pungutan pajak ini berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Warga membayar pajak ini lewat Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus pendapatan daerah.
Pemerintah pusat menyambut baik inisiatif positif dari kepala daerah di berbagai wilayah. Sinergi ini mempercepat proses legalitas aset milik warga. Setiap bidang tanah kini memiliki kepastian hukum yang jelas.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.(ATR/BPN)













