banner 846x362

Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan 2026

Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menutup Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026. Acara tersebut dihadiri oleh 414 peserta dari berbagai instansi penegak hukum dan kantor wilayah. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memimpin penutupan acara penting ini. Beliau menyampaikan pesan penting terkait pemberantasan sindikat kejahatan tanah di Indonesia.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyampaikan tiga langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanahan. Langkah pertama adalah menjadikan penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola agraria. Setiap kasus yang terungkap harus menjadi bahan evaluasi untuk menutup celah kejahatan.

Langkah kedua berfokus pada peningkatan kualitas data serta integritas pelayanan publik. Kementerian mengembangkan sistem digital yang transparan untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini. Penggunaan teknologi modern wajib didukung oleh aparatur yang memiliki integritas tinggi.

Langkah ketiga menekankan penguatan sinergi lintas lembaga penegak hukum. Kementerian bekerja sama secara erat dengan kepolisian dan kejaksaan selama sembilan tahun terakhir. Kolaborasi yang solid ini terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum pertanahan.

Capaian Kinerja Satgas Anti-Mafia Tanah Tahun 2026

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan memaparkan laporan kinerja Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang tahun 2026. Target operasi tahun ini mencakup 120 kasus pertanahan di berbagai wilayah. Satgas sukses menyelesaikan 100 kasus dengan menetapkan 151 orang sebagai tersangka.

Operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan lahan seluas 110.046.567 meter persegi dari tangan kejahatan. Total nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai angka Rp5.773.954.641.464. Satgas kini memfokuskan perhatian pada penanganan kasus-kasus besar yang bersifat potensial dan merugikan masyarakat luas.(ATR/BPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *