banner 846x362

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga November 2026

Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuntaskan 35.294 kasus pertanahan hingga 3 November 2026. Angka penyelesaian ini berasal dari total lebih dari 58.000 aduan yang masuk selama hampir 12 tahun terakhir.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, menyampaikan capaian tersebut di Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Ia memaparkan data tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.

“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved Duma Parembang.

Yaved juga memaparkan kinerja khusus jajaran Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2026. Kementerian ini mencatat ada 21.000 berkas sisa dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain berkas lama, kementerian menerima 3.392 aduan baru sepanjang tahun berjalan. Tim di lapangan bekerja cepat memproses seluruh berkas aduan masyarakat tersebut.

“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.

Kementerian ATR/BPN membagi klasifikasi masalah tanah ke dalam tiga kategori utama. Pembagian ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Kategori pertama adalah sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antarindividu atau badan hukum tanpa dampak luas. Kategori kedua adalah konflik pertanahan yang melibatkan kelompok masyarakat sehingga berpotensi memicu dampak sosial luas.

Kategori ketiga adalah perkara pertanahan. Petugas menyelesaikan jenis masalah ini melalui jalur lembaga peradilan resmi.

Penyelamatan Aset Negara dan Kenaikan Target Operasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, membeberkan capaian pemberantasan mafia tanah. Sepanjang 2026, jajaran kementerian berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp5,286 triliun.

“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkapnya.

Meski nilai penyelamatan aset menurun, Hendra menyoroti lonjakan tajam pada penyelesaian Target Operasi (TO). Pada tahun 2025, tim hanya menangani 102 TO, sedangkan pada tahun 2026 jumlahnya naik menjadi 120 TO.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO,” pungkasnya.(ATR/BPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *