Manado, TR – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, angkat bicara menanggapi pemberitaan mengenai dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya.
KBP Suryadi membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, telah mengikuti prosedur hukum.
Ia menjelaskan, penyidik Ditreskrimum Polda Sulut menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
Aset tanah itu memiliki taksiran nilai mencapai Rp600 miliar. Nilai tersebut membuat persoalan ini menjadi perhatian publik, terlebih karena muncul dugaan permintaan dana operasional dalam proses penanganan perkara.
Kombes Pol Suryadi mengaku baru mengetahui kabar pengaduan tersebut setelah seorang wartawan membagikan pemberitaan kepadanya.
Ia mengatakan belum menerima informasi secara langsung mengenai laporan yang masuk ke Divisi Propam Mabes Polri.
“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026) malam.
KBP Suryadi kemudian menjelaskan bahwa perkara sengketa tanah tersebut memang ditangani Ditreskrimum Polda Sulut melalui Subdit II Harda.
“Kemudian kalau tentang perkara itu, memang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulut di Subdit II Harda,” kata KBP Suryadi.
Terkait penghentian penyidikan, Suryadi menyebut penyidik telah menerbitkan SP3 setelah muncul putusan praperadilan.
Selain itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri juga memberikan rekomendasi setelah salah satu pihak meminta gelar perkara di tingkat Bareskrim.
“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.
Menurut Suryadi, hasil pemeriksaan dan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik mengikuti putusan praperadilan.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.
Suryadi juga menegaskan bahwa penyidik telah menjalankan seluruh tahapan penanganan perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Ia menyebut penyidik menggunakan mekanisme gelar perkara dan melibatkan pengawas eksternal dalam proses tersebut.
“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” Tandasnya.(One/Red)
