Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta. Acara ini berlangsung pada Selasa. Kementerian ATR/BPN mengejar target mempertahankan predikat badan pemerintah informatif tahun ini.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan langsung komitmen tersebut usai acara. Jajaran pusat dan daerah sudah berupaya keras. Target utamanya adalah menjaga pencapaian kategori tertinggi dari Komisi Informasi Pusat.
Keterbukaan informasi publik sudah berjalan konsisten dalam lima tahun terakhir. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bekerja maksimal. Peran lembaga ini memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat dan tepercaya.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan penilaian akhir Monitoring dan Evaluasi. Komisi Informasi Pusat memimpin langsung rangkaian acara ini. Kementerian ATR/BPN lolos verifikasi kuesioner mandiri sebelum mengikuti tahap ini.
Wakil Menteri Ossy menegaskan aturan keterbukaan memiliki batasan hukum yang jelas. Tidak semua informasi bisa publik akses secara bebas. Ada kategori informasi yang dikecualikan sesuai undang-undang.
Badan publik wajib transparan menjelaskan alasan hukum suatu pengecualian informasi. Kementerian ATR/BPN selalu berupaya menyebarkan informasi seluas-luasnya. Masyarakat berhak tahu detail layanan pertanahan dan prosedur resmi.
Inovasi layanan publik terus kementerian dorong untuk memberi kepastian waktu. Layanan Peralihan Hak Terintegrasi kini selesai dalam sepuluh hari. Kementerian juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal tahun ini.
Layanan pengukuran baru ini menargetkan kepastian penyelesaian paling lama dua belas hari. Peta Bidang Tanah terbit setelah proses tersebut selesai. Peningkatan mutu pelayanan ini bertujuan memberi kemudahan bagi warga.
Masyarakat memperoleh pemahaman utuh mengenai mekanisme pelayanan pertanahan lewat transparansi ini. Pihak kementerian terus melakukan perbaikan layanan secara berkala. Wakil Menteri Ossy hadir bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Uunk Din Parunggi dalam acara tersebut.(ATR/BPN)
