Jakarta, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya integritas dan profesionalitas seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Nusron saat melantik dan mengambil sumpah/janji 152 pejabat manajerial dan fungsional di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Nusron meminta seluruh pejabat menjalankan tugas dengan baik. Ia juga mengingatkan agar jajaran ATR/BPN tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan.
“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang. Terlebih, ini para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron di hadapan total 152 pejabat terlantik yang mengikuti pelantikan secara luring dan daring.
Nusron: Pelayanan Publik Jadi Tugas Utama ATR/BPN
Nusron menjelaskan, sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik.
Karena itu, kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja seluruh jajaran.
Ia meminta para pejabat, terutama yang bertugas langsung di Kantor Pertanahan, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
Nusron juga mengingatkan petugas agar tidak langsung menolak permohonan masyarakat ketika menemukan dokumen yang belum sesuai persyaratan.
“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” ujar Menteri Nusron.
Menurutnya, petugas harus memahami kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman berbeda terhadap prosedur administrasi pertanahan.
Pendampingan menjadi penting agar masyarakat bisa memenuhi persyaratan tanpa menghadapi kesulitan yang tidak perlu.
Wahyu Widada Resmi Jabat Irjen ATR/BPN
Dalam pelantikan tersebut, Nusron melantik 147 Pejabat Administrator, empat Pejabat Fungsional, serta satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN kini diemban Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.
Nusron berharap kehadiran Irjen yang baru dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan pengawasan yang mampu mencegah pelanggaran sejak dini.
Menurut Nusron, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pemeriksaan setelah masalah terjadi.
Nusron Minta Pengawasan Berjalan Sejak Dini
Menteri ATR/Kepala BPN itu meminta Inspektorat Jenderal membangun sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi masalah lebih awal.
Dengan begitu, jajaran ATR/BPN dapat melakukan langkah pencegahan sebelum muncul pelanggaran atau persoalan dalam pelayanan pertanahan.
“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesan Menteri Nusron.
Pesan tersebut menjadi penekanan bagi seluruh pejabat agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
Pengawasan yang kuat juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian ATR/BPN.
Pelantikan Dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
Dalam rangkaian acara, Wahyu Widada membacakan Pakta Integritas sebagai perwakilan pejabat yang dilantik.
Prosesi kemudian berlanjut dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, serta Plh. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, bertindak sebagai saksi.
Melalui pelantikan ini, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh pejabat memperkuat integritas, meningkatkan profesionalitas, dan memberikan pelayanan pertanahan yang semakin mudah bagi masyarakat.(One/Red)
