Jakarta, TR – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus mendorong percepatan perubahan status Universitas Pasifik Morotai (UNIPAS) dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. menyatakan akan menyampaikan aspirasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan UNIPAS secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dukungan itu disampaikan Yudian saat bertemu Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Cristian Pawane, Rektor UNIPAS Irfan Hi. Abd. Rahman, dan Wakil Rektor III UNIPAS Amrin Sibua di Jakarta.
Yudian menilai keberadaan perguruan tinggi negeri di wilayah utara Maluku Utara memiliki arti strategis.
Morotai merupakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sekaligus kawasan perbatasan Indonesia yang memiliki posisi penting di kawasan Pasifik.
Menurut Yudian, kondisi geografis Morotai juga menjadi salah satu alasan kuat perlunya memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
Ia menyebut jarak Morotai dengan pusat pendidikan di Ternate masih menjadi tantangan bagi masyarakat.
Berdasarkan kunjungannya, perjalanan menuju Morotai membutuhkan waktu sekitar tujuh jam melalui jalur darat dan hingga 12 jam melalui laut.
Karena itu, kehadiran perguruan tinggi negeri di Morotai dinilai dapat memberikan akses pendidikan yang lebih dekat bagi masyarakat.
Manfaatnya juga berpotensi menjangkau masyarakat di Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
“Berdasarkan aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Universitas Pasifik Morotai, saya akan langsung menyampaikan dan menyurati Bapak Presiden. Kalau Universitas Pasifik didorong sebagai bagian dari upaya perwujudan URI di Morotai untuk memperluas akses pendidikan, saya optimistis Bapak Presiden akan menyetujui. Saya kira di bagian utara Halmahera harus ada perguruan tinggi negeri,” ujar Kepala BPIP.
Yudian juga menilai perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, terutama bidang sains, teknologi, dan matematika (STM), dapat menjadi momentum bagi pengembangan pendidikan tinggi di Morotai.
Ia menyebut rencana pengembangan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai salah satu konteks yang dapat membuka peluang perluasan akses pendidikan tinggi.
Dalam konteks kawasan perbatasan, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan.
Perguruan tinggi juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.
Kehadiran kampus negeri di Morotai juga dapat memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan Indonesia.
Rektor UNIPAS Irfan Hi. Abd. Rahman menyambut positif dukungan BPIP terhadap rencana penegerian kampus tersebut.
Menurut Irfan, Morotai membutuhkan kebijakan afirmasi pendidikan tinggi untuk memperbesar peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara, khususnya kawasan utara dan timur Halmahera serta wilayah Pasifik.
“Kalau Papua mendapatkan penambahan provinsi dan pemerintah pusat memberikan tambahan tiga perguruan tinggi negeri, mengapa Maluku Utara atau Morotai tidak bisa? Kami tidak sedang membandingkan, tetapi menyuarakan keadilan dalam memperbesar peluang kemajuan sumber daya manusia Maluku Utara, khususnya masyarakat di wilayah utara dan timur Halmahera serta Morotai,” ujar Irfan.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan tinggi di Morotai.
“Kami berharap kebutuhan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Maluku Utara, sehingga afirmasi pendidikan tinggi bagi wilayah utara Maluku Utara dapat segera direalisasikan. Kehadiran perguruan tinggi negeri di Morotai bukan hanya kebutuhan UNIPAS, tetapi kebutuhan masyarakat dan pembangunan kawasan,” tegasnya.
Irfan menegaskan, perubahan status UNIPAS menjadi perguruan tinggi negeri bukan sekadar persoalan kelembagaan.
Menurutnya, penegerian UNIPAS merupakan investasi strategis untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Ia juga berharap keberadaan PTN di Morotai dapat mengubah perspektif pembangunan pendidikan tinggi nasional.
“Selama ini arus kemajuan pendidikan tinggi lebih banyak bergerak dari Indonesia bagian barat menuju tengah dan kemudian ke timur. Kami ingin menghadirkan perspektif baru: bahwa kemajuan juga dapat tumbuh dari timur, khususnya dari utara Maluku Utara, kemudian bergerak menuju dunia dan menjadi bagian penting dari kawasan Pasifik,” kata Irfan.
Menurutnya, Morotai memiliki posisi geografis dan historis yang strategis untuk menjadi titik awal perubahan tersebut.
Irfan menilai pembangunan pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengurangi ketertinggalan dan keterisolasian Morotai.
“Kami ingin mengakhiri predikat ketertinggalan dan keterisolasian melalui pendidikan. Morotai tidak boleh terus dipandang sebagai wilayah belakang. Kami ingin menjadikan Morotai sebagai bagian dari simpul kemajuan Indonesia di kawasan Pasifik, dengan pembangunan peradaban yang dimulai dari pendidikan dan kehadiran negara,” pungkasnya.
Pemkab Morotai Kawal Percepatan Penegerian
Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Cristian Pawane mengatakan pemerintah daerah akan terus mengawal proses perubahan status UNIPAS.
Pemkab Morotai berharap dukungan BPIP dapat menjadi momentum untuk mempercepat realisasi penegerian UNIPAS.
Menurut Rio, kehadiran PTN di Morotai dapat memperkuat pemerataan pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan tinggi yang lebih mudah diakses juga dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Morotai dan kawasan utara Maluku Utara.
Pemkab Morotai bersama UNIPAS berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan pendidikan sekaligus memperkuat posisi Morotai sebagai salah satu simpul strategis Indonesia di kawasan Pasifik.(OneMoro)
