Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengambil langkah tegas terhadap perusahaan perkebunan. Menteri ATR Nusron Wahid menertibkan lahan seluas 42.214,51 hektare. Kebijakan ini menyasar perusahaan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah membagi penindakan ini ke dalam lima klaster berbeda.
Pemerintah membagi penertiban izin menjadi lima kelompok utama. Setiap kelompok mendapat sanksi sesuai tingkat pelanggaran di lapangan. Kementerian ATR menyusun langkah hukum berdasarkan hasil evaluasi mendalam. Evaluasi ini melibatkan banyak instansi penegak hukum dan kementerian terkait.
Klaster pertama berisi perusahaan dengan pelanggaran sangat berat. Menteri Nusron Wahid membeberkan nama perusahaan tersebut secara terbuka.
“Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Menteri Nusron, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta pada Senin (09/11/2026).
Pemerintah memberikan sanksi berat karena tingkat kebakaran melampaui batas. Perusahaan juga mengabaikan aspek mitigasi bencana kebakaran.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri Nusron.
Klaster kedua menyasar perusahaan yang masa izinnya sudah kedaluwarsa. Negara mengambil alih lahan seluas 2.300 hektare dari PT BSLT. Masa berlaku izin perusahaan itu habis pada tahun 2020 lalu.
Klaster ketiga berisi perusahaan pemegang izin perkebunan tanpa dokumen HGU resmi. Pemerintah menolak menerbitkan HGU untuk kelompok perusahaan tersebut. Menteri Nusron merekomendasikan evaluasi izin usaha kepada kementerian terkait.
“Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” terang Menteri Nusron.
Sanksi Sebagian dan Pendalaman Kasus Lanjutan
Klaster keempat menerima sanksi pencabutan izin secara parsial. Pemerintah mencabut sebagian izin karena tingkat kebakaran di bawah separuh area.
“Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.
Klaster kelima masih menunggu hasil investigasi lapangan secara mendalam. Tim teknis sedang mengkaji bentuk sanksi yang paling tepat.
“Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Menteri Nusron.(ATR/BPN)













