banner 846x362

Menteri Nusron Dorong Kejahatan Alih Fungsi Lahan Masuk Agenda Rakor Pertanahan

Jakarta, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum strategis ini, Nusron mengajukan dua rekomendasi utama guna menekan kejahatan pertanahan nasional.

Rekomendasi pertama menyasar penyelenggaraan Rakor berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, rekomendasi kedua menyoroti pentingnya memasukkan isu kejahatan alih fungsi lahan sebagai fokus utama pembahasan.

Nusron menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh aspek kepemilikan tanah semata. Penindakan tegas juga harus menjangkau pelanggaran fungsi lahan atau tata ruang.

“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron menilai upaya pencegahan sengketa tanah wajib mulai dari level paling bawah atau hulu. Kepala desa beserta perangkat pembuat surat keterangan tanah memegang kendali penting sebelum dokumen masuk ke kementerian.

Perangkat desa dan tokoh lokal memahami sejarah serta status asli suatu bidang tanah secara mendalam. Oleh karena itu, Nusron meminta Kantor Pertanahan setempat aktif mengedukasi perangkat desa bersama aparat penegak hukum.

“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tau sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.

Sinergi awal antara kepala kantor pertanahan, kepala desa, kepolisian, dan kejaksaan akan menutup celah mafia tanah sejak dini. Langkah jemput bola ini akan meminimalkan potensi sengketa hukum pada masa mendatang.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Menteri Nusron.

Penanganan kejahatan alih fungsi lahan kini menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah. Data Kementerian ATR/BPN mencatat seluas 554 ribu hektare tanah telah menyalahi aturan perizinan dan tata ruang.

Banyak pihak secara sepihak mengubah lahan sawah produktif menjadi kawasan perumahan hingga area industri. Praktik ilegal ini mengancam kedaulatan pangan Indonesia secara langsung.

“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegas Menteri Nusron.

Sinergi Penegak Hukum dan Apresiasi Satgas Mafia Tanah

Nusron mengajak seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI untuk mempererat kolaborasi hingga ke tingkat daerah. Kerja sama lintas instansi ini menjadi kunci utama pemberantasan kejahatan pertanahan secara menyeluruh.

“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.

Usai memukul gong tanda pembukaan Rakor, Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima apresiasi. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan tim dalam menuntaskan target operasi utama maupun tambahan tindak pidana pertanahan. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *