banner 846x362

Penataan Ruang Berbasis Risiko Jadi Solusi Tekan Ancaman Bencana Nasional

Jakarta, TR – Indonesia menghadapi ribuan bencana alam sejak awal tahun. Pemerintah mendorong penataan ruang berbasis mitigasi risiko untuk melindungi masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar acara khusus di Jakarta. Acara ini mengangkat tema besar penanggulangan iklim dan bencana.

Negara kita sudah mencatat ribuan kejadian bencana alam. Data resmi menunjukkan angka korban dan kerusakan sangat tinggi.

Mayoritas peristiwa tersebut merupakan bencana jenis hidrometeorologi. Fenomena ini mendominasi wilayah nusantara dalam beberapa bulan terakhir.

Kebakaran hutan menduduki peringkat atas daftar kejadian darurat. Banjir bandang serta cuaca ekstrem turut memperparah situasi wilayah.

Pemerintah pusat menyadari tantangan besar ini dengan serius. Pejabat kementerian langsung menegaskan pentingnya mitigasi sejak tahap perencanaan awal.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memberikan penjelasan penting. Beliau menegaskan bahwa tata ruang harus berfungsi sebagai pelindung wilayah.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” tegas Dalu Agung Darmawan.

Pemerintah menerbitkan aturan baru untuk merespons situasi darurat. Regulasi tersebut mengatur fleksibilitas perubahan dokumen wilayah secara lebih cepat.

Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana memaparkan aturan tersebut. Kebijakan ini membuat dokumen wilayah menjadi lebih adaptif terhadap situasi.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelas Suyus Windayana.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Negeri Tangguh

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan pandangan serupa. Pejabat kementerian menyoroti fungsi krusial jalur evakuasi masyarakat.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ucap Lilik Kurniawan.

Forum nasional ini dihadiri banyak pemangku kepentingan strategis. Seluruh instansi berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor demi keselamatan warga.(ATR/BPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *