Manado, TR – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah tuduhan permintaan dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Suryadi menegaskan bahwa dirinya maupun penyidik tidak pernah meminta dana operasional terkait penanganan perkara tersebut. Ia juga meminta pihak John Hamenda dan kuasa hukumnya tidak menyebarkan informasi yang dapat mengaburkan persoalan hukum.
“Tidak mungkin dan tidak masuk akal Direktur atau penyidik meminta dana operasional sedangkan perkara tsb ada putusan Praper dan Rekomendasi gelar khusus di Bareskrim utk melaksanakan putusan Praper tsb,” tegas KBP Suryadi kepada wartawan melalui pesan singkatnya WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).
Baca juga Berita Sebelumnya:
Suryadi meminta pihak John Hamenda dan kuasa hukumnya menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan bukti. Ia menilai tuduhan tersebut berpotensi mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum dalam penanganan perkara.
“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yg mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yg dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut,” tegasnya lagi.
Bahkan, Suryadi menyatakan siap mengambil langkah hukum jika pihak John Hamenda tidak mampu membuktikan tuduhan yang mereka sampaikan.
“Kpd fihak John Hamenda atau pengacara nya: Kalau tidak ada bukti laporan tsb maka akan kami tuntut balik,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Suryadi menjelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara sengketa tanah tersebut telah mengikuti prosedur hukum.
Penyidik mengambil keputusan itu dengan mengacu pada putusan praperadilan. Selain itu, terdapat rekomendasi dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Ia menjelaskan, salah satu pihak sebelumnya mengajukan permohonan gelar perkara ke Biro Wassidik Bareskrim Polri. Hasilnya, lembaga tersebut merekomendasikan agar penyidik mematuhi putusan praperadilan.
“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.
Ia kemudian menegaskan isi rekomendasi tersebut.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.
Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026) lalu.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
Aset tanah tersebut ditaksir memiliki nilai mencapai Rp600 miliar.
Suryadi kembali menegaskan bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sulut menjalankan setiap tahapan penanganan perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Ia menyebut proses tersebut juga melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.
“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.
Suryadi menegaskan bahwa keputusan penghentian penyidikan memiliki dasar hukum, yakni putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri.
Dengan demikian, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan membuktikan setiap tuduhan melalui mekanisme yang berlaku.(One/Red)
