Bandung, TR – Masyarakat kini tetap bisa mengakses layanan pertanahan Jawa Barat meskipun sedang dalam periode libur Lebaran tahun 2026. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat menyiagakan 11 kantor pertanahan untuk melayani pemudik. Kebijakan ini bertujuan agar warga yang pulang kampung dapat mengurus administrasi tanah secara langsung tanpa hambatan libur panjang.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, memberikan penjelasan resmi pada Selasa (17/03/2026). Beliau menegaskan bahwa momentum Lebaran merupakan waktu penting bagi masyarakat untuk menyelesaikan urusan legalitas aset. Oleh sebab itu, pihak BPN berkomitmen menjaga ketersediaan pelayanan bagi publik selama masa libur tersebut.
Yuniar Hikmat Ginanjar menyatakan bahwa administrasi pertanahan tetap menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi warga.
“Momentum Lebaran merupakan waktu penting bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kebutuhan administrasi pertanahan juga tetap menjadi kebutuhan yang penting. Untuk itu, kami memastikan bahwa pelayanan pertanahan tetap tersedia melalui layanan terbatas selama masa libur. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi maupun mengurus layanan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Langkah ini memperkuat kemudahan akses bagi siapa saja yang ingin melakukan konsultasi atau pengecekan berkas. Pihak BPN ingin memastikan bahwa jarak dan waktu libur tidak menghalangi kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Jawa Barat resmi membuka loket pelayanan karena menjadi jalur utama tujuan mudik. Wilayah tersebut mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, hingga Kabupaten Majalengka. Selain itu, warga di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kota Tasikmalaya juga mendapatkan fasilitas serupa.
Daftar ini berlanjut hingga ke wilayah selatan seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena konsentrasi pemudik biasanya meningkat tajam di daerah-daerah tersebut.
Petugas akan melayani masyarakat pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Jenis layanan pertanahan Jawa Barat yang tersedia meliputi konsultasi, penerimaan berkas, hingga penyerahan produk hukum. Petugas juga siap membantu pemutakhiran data digital untuk sertipikat lama milik warga.
Satu syarat penting adalah pemilik tanah wajib hadir secara langsung tanpa melalui kuasa. Aturan ini berlaku guna menjaga keamanan serta keabsahan proses administrasi selama masa layanan terbatas berlangsung.
Tertib Administrasi Saat Pulang Kampung
Penyediaan layanan ini merupakan bagian dari visi besar Kementerian ATR/BPN untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Yuniar Hikmat Ginanjar menjelaskan bahwa kehadiran kantor yang tetap beroperasi adalah bentuk nyata pelayanan publik yang inklusif. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun berada pada masa libur nasional. Harapannya, masyarakat yang sedang mudik juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan dokumen pertanahan mereka tertib dan mutakhir,” tuturnya.
Beliau juga mengingatkan para pemudik agar membawa dokumen persyaratan yang lengkap dari rumah. Dokumen yang siap sejak awal akan mempercepat durasi pelayanan di loket kantor pertanahan setempat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran resmi mengenai penyesuaian tugas aparatur sipil negara selama hari raya Idulfitri 1447 Hijriah.(ATR/BPN)
