Jakarta, TR – Pemerintah Indonesia terus mendorong program penyediaan rumah murah dan layak bagi masyarakat luas. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menghadiri acara groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta pada Jumat (21/08/2026).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN meluncurkan program sertipikat tanah gratis untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan kepastian hukum atas aset mereka.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim Djojohadikusumo di hadapan awak media usai Groundbreaking Hunian Terjangkau di Manggarai, Jakarta.
Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedua lembaga menyepakati Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR pada 21 Juli 2026.
Hashim meyakini kepastian hukum tanah memberikan dampak ekonomi positif yang nyata. Pemilik tanah dapat memanfaatkan dokumen resmi tersebut untuk mendukung kegiatan usaha mereka.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan penuh dari pihak Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan lahan negara, seperti aset milik PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar Sirait.
Kepastian Hukum Jamin Kesejahteraan MBR
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menilai sinergi antar kementerian menjadi kunci utama kesuksesan program perumahan nasional. Langkah ini menjamin masyarakat tidak hanya menerima tempat tinggal, tetapi juga hak hukum yang sah.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Para pejabat nasional turut meninjau maket serta rumah contoh usai seremoni penancapan tiang pertama. Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin ikut mendampingi kegiatan tersebut sampai selesai.(ATR/BPN)
