Manado, TR – Pengusaha asal Sulawesi Utara, John Hamenda, menegaskan sikapnya yang tidak gentar menghadapi ancaman laporan balik dari Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi.
Ancaman laporan balik tersebut muncul menyusul tudingan adanya dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp10 miliar dalam penanganan kasus sengketa tanah di Manado.
John menyatakan kesiapannya untuk membuktikan seluruh tudingan tersebut di hadapan pemeriksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Ia mengklaim bahwa permintaan dana fantastis itu berulang kali disampaikan dalam beberapa kali pertemuan.
Pernyataan tegas ini disampaikan John Hamenda saat dikonfirmasi jurnalis Amanda Komaling dan beberapa wartawan lainnya melalui sambungan telepon dari Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, pada pukul 14.44 WITA, Selasa (17/11/2026).
“Silakan (lapor balik). Kita siap, kita siap,” tegas John saat menjawab tantangan pembuktian dari KBP Suryadi.
Dalam keterangannya, John membeberkan kronologi di balik mencuatnya dugaan permintaan uang Rp10 miliar tersebut.
Menurutnya, perkara sengketa tanah yang ia laporkan sebenarnya sempat menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Deni Wibisono dan Siman Slamet.
Namun, status tersangka keduanya kemudian gugur setelah pihak terlapor memenangkan gugatan praperadilan. Pengadilan menganulir penetapan tersangka karena penyidik dinilai menyita dokumen tanpa mengantongi penetapan pengadilan.
Saat John menghadap untuk menanyakan kelanjutan proses hukum dan jalan keluar atas kasus tersebut, ia mengaku justru mendapatkan sinyal permintaan dana operasional.
“Tiap kali pertemuan, beliau menyampaikan apa yang menjadi keinginan beliau supaya tidak di-SP3. Selalu diingatkan,” ungkap John.
John mengaku saat itu dirinya tidak menyanggupi permintaan tersebut karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, mengingat aset tanah miliknya belum terjual. Akibatnya, laporan polisi yang ia ajukan jalan di tempat hingga akhirnya penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sekitar sepekan lalu.
“Makanya saya bilang ke Propam, waktu saya terima SP3 saya sudah tidak kaget lagi. Mereka sudah menyalahi prosedur, kita bahkan tidak pernah diberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan),” tambahnya.
Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, membantah tudingan tersebut dan menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila pihak pelapor tidak mampu menunjukkan bukti valid.
“Kepada pihak John Hamenda atau pengacaranya, kalau tidak ada bukti laporan tersebut, maka akan kami tuntut balik,” ujar Suryadi.
Suryadi juga menjelaskan bahwa penerbitan SP3 dalam perkara sengketa tanah tersebut telah berjalan sesuai koridor hukum. Keputusan penghentian penyidikan mengacu pada putusan praperadilan serta hasil gelar perkara khusus di Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
“Memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adanya putusan praperadilan dan rekomendasi dari Biro Wassidik Bareskrim. Rekomendasinya adalah penyidik harus mematuhi putusan praperadilan, yaitu menghentikan perkara tersebut,” jelas Suryadi.
Aset Sengketa Senilai Rp600 Miliar
Sebagai informasi, polemik ini mencuat setelah John Hamenda bersama kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, resmi mengadukan dugaan pelanggaran kode etik tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Pengaduan ini berakar dari penanganan kasus dugaan penyerobotan dan penjualan tanah seluas 52.651 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Nilai aset tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ditaksir mencapai Rp600 miliar.
Kini, John menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri. Ia berharap institusi Polri dapat bertindak objektif dan menjadi penengah yang adil dalam mengungkap kebenaran kasus ini.(One/Red)













