banner 846x362

Demo di Kantor ATR/BPN Morotai, KOMMARA dan KPMLB Tuntut Pengembalian 1.125 Hektare Tanah Adat

Morotai, TR – Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) bersama Komite Perjuangan Masyarakat Lingkungan Bandara (KPMLB) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pulau Morotai, Rabu (18/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengembalian tanah adat dan tanah milik masyarakat seluas 1.125 hektare. Mereka menilai lahan tersebut telah dirampas dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Aksi sempat memanas ketika sejumlah demonstran menerobos masuk dengan memanjat pagar kantor ATR/BPN Pulau Morotai.

Sambil berorasi, massa mendesak ATR/BPN menghentikan penerbitan sertifikat tanah yang diusulkan oleh TNI AU Leo Wattimena.

Sebagai bentuk kekecewaan, para demonstran juga membakar sejumlah ban di dalam halaman kantor pertanahan tersebut.

Ketua KPMLB sekaligus Ketua Lembaga Adat Kesultanan Ternate Wilayah Morotai, Luth Djaguna, S.H., M.H., meminta BPN Morotai segera menghapus lahan seluas 443,3 hektare dari Barang Milik Negara (BMN).

Ia merujuk pada Putusan DPD RI Nomor 25 Tahun 2026. Selain itu, Luth menyebut lahan seluas 681,7 hektare yang telah memiliki sertifikat atas nama BPN/TNI AU akan mereka proses melalui jalur hukum.

“Saya sebagai ketua KPMLB sekaligus Ketua lembaga adat Kesultanan Ternate wilayah Morotai meminta BPN Morotai segera menghapus luas lahan 443.3 ha dari BMN sesuai putusan DPD RI No 25 thn 2026 dan lahan 681.7 ha yg telah di sertifikat oleh BPN/TNI AU akan di proses melalui Pengadilan,” tegas Luth kepada TeropongRakyat.com usai aksi.

Massa Siapkan Aksi Lanjutan di Lanud Morotai

Luth juga menegaskan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ia menyebut massa akan melanjutkan aksi demonstrasi dengan menyasar Lanud Morotai.

Menurutnya, aksi di kantor ATR/BPN menjadi tahap awal karena keterbatasan waktu.

“Tadi aksi baru di BPN krn waktu jdi di Lanud Morotai aksi berikutnya,” ucapnya.

Luth juga berjanji jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan turun dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi dan akan memboikot kantor BPN Morotai.

“Kami akan memboikot bpn,” Tandasnya.

Aksi lanjutan tersebut menjadi bentuk desakan KOMMARA dan KPMLB agar persoalan lahan yang mereka perjuangkan mendapat perhatian dan penyelesaian.

Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait status tanah adat dan lahan milik warga di Pulau Morotai.(OneMoro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *