Jakarta, TR – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalu Agung Dermawan memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja. Pertemuan penting ini berlangsung di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026. Seluruh jajaran Sekretariat Jenderal mengikuti agenda ini secara luring dan daring.
Dalu Agung Dermawan mengajak seluruh jajarannya menyatukan visi dan misi kerja. Langkah ini sangat krusial untuk mendukung suksesnya program transformasi layanan pertanahan nasional. Pemerintah ingin masyarakat bisa merasakan langsung perubahan positif pada sektor pertanahan.
Kementerian ATR BPN merilis tiga transformasi penting pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program inovatif tersebut meliputi Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian serta kecepatan layanan bagi publik.
Perubahan mendasar ini menyentuh seluruh sendi dan struktur organisasi kementerian. Setiap unit kerja pada Sekretariat Jenderal memegang peranan sangat penting. Seluruh pihak harus aktif berkontribusi demi kelancaran agenda besar tersebut.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu Agung Darmawan kepada seluruh jajaran yang hadir secara luring dan daring.
Pimpinan Kementerian ATR BPN meminta pegawai bekerja lebih optimal dan sigap. Setiap lini Sekretariat Jenderal harus mengawal pelaksanaan seluruh kebijakan pusat hingga tingkat daerah. Pengawasan ketat menjamin program kerja berjalan lancar tanpa hambatan di lapangan.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” imbau Dalu Agung Darmawan.
Meningkatkan Kepercayaan Publik Lewat Pelayanan Terbaik
Keberhasilan program transformasi layanan pertanahan berpengaruh langsung pada reputasi lembaga. Masyarakat akan menilai kinerja pemerintah dari kualitas pelayanan yang mereka terima secara harian. Layanan prima otomatis menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR BPN.
Rapat evaluasi kinerja rutin menjadi sarana pemantauan target rencana kerja nasional. Pertemuan strategis ini menghadirkan Kepala Pusdatin serta seluruh Kepala Biro Sekretariat Jenderal. Seluruh jajaran sepakat menyukseskan program Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.(ATR/BPN)
