Jakarta, TeropongRakyat.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Apresiasi itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II. Harapan kami, peningkatan ini bisa memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy.
Menurutnya, 80 persen tugas ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga tambahan anggaran 2026 akan difokuskan pada dua hal utama: penyederhanaan layanan serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah perbaikan business process di pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satker di seluruh Indonesia, maka pelayanan harus semakin mudah namun tetap akurat, karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelas Ossy.
Selain itu, pembenahan SDM juga menjadi perhatian melalui rotasi penugasan di berbagai daerah. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area agar pegawai tidak terjebak di zona nyaman. Dengan pengalaman dinas yang beragam, kualitas pelayanan akan meningkat,” tambahnya.
Salah satu topik yang disorot dalam RDP adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menyampaikan, target PTSL sempat menurun dari hampir 5 juta bidang pada 2024 menjadi 1,3 juta bidang pada 2025. Namun dengan dukungan DPR, target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang.
“Sejak diluncurkan pada 2016-2017, PTSL telah menunjukkan kemajuan besar. Meski begitu, dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertifikasi. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” ungkap Ossy.
Ia menegaskan, percepatan PTSL penting untuk mencegah konflik, sengketa, maupun perkara pertanahan di masa depan. Karena itu, ia berharap pengawasan dari DPR tetap berlanjut.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi. Semoga Komisi II terus mengawasi pelaksanaan PTSL agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(LS/UZ)
