Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merancang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027. Penyusunan anggaran ini menekankan efisiensi serta dampak langsung bagi masyarakat luas.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memimpin langsung pembukaan kegiatan tersebut secara daring pada Senin, 28 September 2026. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar menyusun anggaran secara terukur dan akuntabel.
Langkah ini bertujuan agar seluruh program kerja siap berjalan sejak awal tahun anggaran. Penyelenggara kegiatan menargetkan kualitas hasil kerja yang tinggi, bukan sekadar penyerapan dana secara maksimal.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.
Pemerintah mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 berupa “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Kementerian ATR/BPN mengarahkan seluruh kegiatan pertanahan dan tata ruang demi mendukung tema nasional ini.
Dalu meminta para perencana anggaran memahami arah kebijakan makro pemerintah. Kegiatan pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat tanah harus memperkuat pilar investasi dan industri nasional.
“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham, kalau anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Sinergi Antarlembaga dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, turut hadir dalam acara tersebut. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi internal serta kerja sama eksternal secara berkesinambungan.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan Kemenko IPK, KSP, Bappenas, hingga KPK. Kerja sama dengan KPK yang baru berjalan di enam provinsi akan meluas ke berbagai daerah lain.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-launching kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujarnya.
Andi Tenri Abeng meminta seluruh unit kerja disiplin memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP). Pelaporan yang cepat memudahkan pimpinan memantau perkembangan kinerja secara langsung.
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi Tenri Abeng.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran mengikuti pertemuan daring ini secara seksama. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut mendampingi seluruh rangkaian acara penyusunan anggaran tersebut.(ATR/BPN)
