Menteri Nusron memaparkan capaian kerja dan penyerapan anggaran dalam Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang saat ini dalam proses pengajuan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI.
Menteri Nusron mengungkapkan penyerapan anggaran kementeriannya bergerak sangat optimal selama tahun anggaran 2025. Angka penyerapan keuangan menunjukkan efektivitas kerja seluruh jajaran kementerian.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menteri Nusron menjelaskan rincian pengelolaan anggaran tersebut di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI. Perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum juga menyimak pemaparan ini secara langsung. Selama tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN menerima tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri sejumlah Rp12,79 miliar, dan hibah luar negeri senilai Rp22,60 miliar.
Pemerintah memberikan relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan kepada Kementerian ATR/BPN di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2025. Kementerian memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi belanja pegawai serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang.
“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” jelas Menteri Nusron.
Catatan dan Arahan Komisi II DPR RI
Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin memberikan respons positif sekaligus memberikan catatan tegas setelah mendengar laporan Menteri Nusron.
Zulfikar meminta Kementerian ATR/BPN terus menguatkan sistem pengelolaan keuangan negara. Zulfikar menginginkan pengelolaan keuangan berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran, hasil, dan dampak nyata yang terukur bagi masyarakat.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Zulfikar Arse Sadikin.
Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri rapat kerja ini bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, jajaran Kementerian ATR/BPN dari berbagai daerah menyimak seluruh jalannya rapat secara daring.(ATR/BPN)
