CIKEAS, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI), Selasa (11/08/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas. Sebanyak 40 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN mengikuti pelatihan tersebut.
PRESTASI menjadi program perdana Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini bertujuan memperkuat integritas ASN melalui pendidikan antikorupsi.
Saat membuka kegiatan, Menteri Nusron menekankan pentingnya semangat mempermudah urusan masyarakat. Menurutnya, birokrasi memang hadir untuk memberikan pelayanan kepada rakyat.
“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat membuka PRESTASI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, Selasa.
Menteri Nusron mengatakan semangat tersebut harus terlihat dalam perilaku ASN. Setiap aparatur perlu menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Hal itu penting bagi jajaran Kementerian ATR/BPN. Sebab, sekitar 75-80 persen tugas pokok kementerian tersebut berkaitan dengan pelayanan publik.
PRESTASI Perkuat Integritas ASN
Angkatan pertama PRESTASI diikuti 40 peserta. Peserta berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.
Kementerian ATR/BPN menjalankan PRESTASI bersama KPK sebagai bagian dari penguatan integritas aparatur. Pelatihan ini juga mendukung upaya membangun budaya kerja yang lebih baik.
Menteri Nusron menyambut positif pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia menilai integritas dan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan.
“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat sungguh gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan. Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” ungkap Menteri Nusron.
KPK Tekankan Integritas dalam Setiap Tindakan
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan arah pelaksanaan PRESTASI. Program ini mendorong ASN membangun mentalitas dan moralitas agar tidak melakukan korupsi.
Menurut Ibnu, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam pemberantasan korupsi. Upaya tersebut berjalan melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” tutur Ibnu Basuki Widodo.
Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PRESTASI. ASN perlu menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan saat menjalankan tugas.
Integritas Dukung Transformasi Pelayanan
Kementerian ATR/BPN bersama KPK berharap PRESTASI dapat memperkuat integritas ASN dalam pekerjaan sehari-hari. Nilai tersebut juga penting dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Penguatan integritas diharapkan membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kemudahan masyarakat. Terutama dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN juga ingin memastikan transformasi pelayanan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Masyarakat menjadi pihak yang merasakan langsung dampak dari kualitas pelayanan pemerintah. Karena itu, ASN perlu bekerja dengan integritas dan semangat memberikan kemudahan.
Pejabat Kementerian ATR/BPN dan KPK Hadir
Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid hadir bersama Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pelaksanaan PRESTASI menjadi langkah bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK dalam memperkuat integritas ASN. Program ini sekaligus mendorong pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin mudah, cepat, dan berorientasi kepada masyarakat.(ATR/BPN)
