MITRA, TR – Penutupan seluruh aktivitas tambang emas di Sulawesi Utara (Sulut) menyisakan persoalan yang lebih luas dari sekadar hilangnya mata pencaharian masyarakat. Di balik kebijakan penertiban tersebut, muncul kekhawatiran baru mengenai meningkatnya pengangguran, tekanan ekonomi, hingga potensi gangguan keamanan dan kriminalitas.
Kali ini, perhatian tertuju pada Kota Manado sebagai ibu kota Sulawesi Utara. Ratusan pekerja tambang yang kehilangan sumber pendapatan, termasuk mereka yang memiliki latar belakang premanisme dan mantan narapidana, disebut mulai kembali ke Manado untuk mencari cara bertahan hidup.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian orang kembali ke lingkungan dan perilaku kriminal yang sebelumnya mereka tinggalkan.
Bagi sebagian pekerja, tambang selama ini bukan sekadar tempat mencari uang. Aktivitas tersebut menjadi sumber penghidupan yang membuat mereka mampu meninggalkan kehidupan jalanan dan menjauh dari tindakan kriminal.
Namun, setelah aktivitas tambang ditutup, kondisi ekonomi mereka kembali berada dalam ketidakpastian.
Kevin, warga Manado, mengungkapkan bahwa sejumlah orang yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindakan kriminal kini memilih bekerja di sektor pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ia menyebut, pekerjaan di tambang membuat mereka memiliki kesibukan dan penghasilan sehingga tidak lagi melakukan tindakan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maupun menghadang warga di lorong-lorong.
“Torang so senang dengan hasil kerja tambang selama ini, so tinggalkan kejahatan seperti curanmor, hadang orang di lorong karena sibuk mencari rezeki di tambang. Tapi kali ini demi hidup supaya tidak lapar, yah terpaksa pulang Manado karena tambang tutup. Kurang molia apa tu da jadi ke depan, kalau sudah muncul kebutuhan mendadak, atau tuntutan hidup,” ujar Kevin saat ditemui di Manado, Senin (09/11).
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan sosial yang muncul setelah penutupan tambang. Hilangnya pekerjaan dapat membuat kelompok masyarakat rentan kembali menghadapi tekanan ekonomi yang berat.
Kekhawatiran serupa disampaikan Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang Ratatotok, Deddy Rundengan.
Ia memperkirakan, pemutusan mata pencaharian ratusan pekerja tambang berpotensi menimbulkan persoalan keamanan baru apabila tidak diikuti langkah penanganan sosial dan penyediaan alternatif pekerjaan.
Menurutnya, sebagian pekerja yang selama ini memiliki latar belakang premanisme berisiko kembali ke lingkungan lama ketika kehilangan sumber penghasilan.
“Ini akan terjadi bahaya baru ketika rombongan preman kembali ke habibat awal. Karena tuntutan hidup mau tidak buat apa saja termasuk mencuri dan merampok. Dan karena itu yang bisa mereka buat,” kata Deddy.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, tekanan kebutuhan hidup dapat menjadi pemicu munculnya masalah sosial apabila masyarakat kehilangan pekerjaan tanpa memiliki sumber pendapatan pengganti.
Deddy berharap pemerintah dan kepolisian mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan penutupan tambang.
Ia bahkan mendorong agar aktivitas pertambangan dapat dibuka kembali melalui mekanisme yang sah dan terkontrol sehingga para pekerja tetap memiliki kesempatan mencari nafkah.
“Tentu tujuannya agar menekan angka kejahatan terlebih di ibukota,” jelas Rundengan.
Sementara itu, Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan, Jeffrey Sorongan, meminta seluruh pemangku kepentingan tidak meremehkan persoalan kehilangan pekerjaan yang dialami masyarakat dari kelompok sosial rentan.
Menurutnya, pengangguran bukan hanya menyangkut hilangnya pendapatan harian. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, stabilitas keluarga, hingga lingkungan tempat tinggal.
Ia mengingatkan bahwa sebagian kelompok masyarakat memiliki komunitas dan jaringan pergaulan yang kuat. Karena itu, perubahan kondisi ekonomi seseorang berpotensi memengaruhi anggota kelompok lainnya.
“Kehilangan pekerjaan itu sakit. Tapi lebih sakit jika pelaku kejahatan kembali kambuh karena lapar. Dan lapar karena kehilangan sumber pendapatan. Mereka punya komunitas tersendiri yang bisa saling mempengaruhi,” ujar Sorongan.
Persoalan penutupan tambang di Sulawesi Utara kini menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal tetap menjadi kewenangan aparat dan pemerintah.
Namun, dampak kebijakan terhadap masyarakat juga membutuhkan perhatian serius.
Hilangnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, hingga terputusnya akses pendidikan dan kesehatan merupakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui penertiban.
Pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya perlu mengantisipasi potensi persoalan tersebut melalui program pemberdayaan ekonomi, pembukaan lapangan kerja alternatif, dan pembinaan sosial.
Sebab, menjaga keamanan bukan hanya tentang mencegah dan menindak kejahatan. Memberikan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban.
Penutupan tambang tidak semestinya melahirkan persoalan baru yang lebih luas. Penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan solusi kemanusiaan agar masyarakat tidak semakin terdesak oleh keadaan.(One/Red)
