Sleman, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid memuji kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menjaga lahan pertanian. Pemerintah sukses mempercepat pencapaian target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Capaian ini memuaskan karena rampung jauh lebih cepat dari rencana awal.
Pemerintah semula menargetkan penetapan lahan pertanian selesai pada akhir tahun 2029. Namun jajaran BPN seluruh Indonesia berhasil menyelesaikan target tersebut pada tahun 2026.
“Untuk LP2B, alhamdulillah saya benar bersyukur. Saya terima kasih banget sama tim dari BPN se-Indonesia. Belum selesai 2026, kita sekarang sudah berhasil mengunci LP2B secara nasional di tahun 2026. Belum sampai tahun 2029, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan,” ujar Nusron di Sleman, Yogyakarta.
Pencapaian target LP2B nasional saat ini sudah menyentuh angka 87,52 persen. Hasil ini mengungguli target awal 87 persen dalam aturan pemerintah.
Sejumlah wilayah berhasil mengamankan area sawah mereka. Jawa Barat mencatat capaian 87,02 persen. Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan bahkan menembus angka 88 persen.
Pemerintah terus memperketat aturan alih fungsi lahan sawah warga. Nusron menyiapkan skema khusus untuk mengawasi sisa 13 persen lahan sawah di luar LP2B.
“Alih fungsi pada 13% lahan tersebut tidak berarti boleh dilakukan secara bebas. Boleh, tetapi terbatas,” tegas Nusron.
Pemerintah fokus menjaga area pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Nusron meminta para pejabat BPN mempertahankan kebijakan perlindungan sawah ini hingga tahun 2029.
Langkah ini berjalan sejajar dengan rencana pembukaan tiga juta hektare sawah baru. Pemerintah memusatkan cetak sawah baru di luar Pulau Jawa seperti Papua dan Kalimantan Timur.
“Kebijakan ini harus kita pertahankan setidaknya sampai tahun 2029, sampai urusan pencetakan sawah di Papua dan di Kaltim dan di kawasan lain di luar Jawa selesai. Di mana Pak Presiden mentargetkan ada tambahan sekitar 3 juta hektare sawah baru,” ujarnya.
Nusron menegaskan bahwa ketersediaan pangan menentukan kekuatan suatu negara. Pemerintah tidak akan mengorbankan lahan pertanian utama di Pulau Jawa sebelum sawah baru siap.
“Karena soal pangan ini adalah necessary condition. Tidak boleh ditawar. Salah satu bentuk negara kuat, kedaulatan negara kuat adalah masalah pangan. Ini tidak boleh ditawar,” pungkas Nusron.(ATR/BPN)
