Jakarta, TR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, membuka peluang kerja sama pengelolaan pertanahan dengan Timor-Leste. Langkah strategis ini berlangsung saat Ossy menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Timor-Leste di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ossy menyambut langsung kehadiran Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios. Kedua pihak berbagi pengetahuan mengenai sistem administrasi pertanahan dan menjajaki penguatan kapasitas kelembagaan.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.
Ossy memaparkan tugas utama Kementerian ATR/BPN dalam mengurus bidang agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Lembaga ini berfokus menjalankan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Kepada delegasi Timor-Leste, Ossy menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama. Kedua kegiatan itu meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali serta pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pengadministrasian pertanahan yang tertib menjadi fondasi penting bagi pemerintah. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah milik masyarakat luas.
Ossy menilai pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan layak menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Delegasi Timor-Leste menaruh perhatian khusus pada persoalan teknis, terutama mengenai proses penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.
Menanggapi ketertarikan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan secara rinci. Ia menguraikan mekanisme pendataan sertipikat terbitan sebelum tahun 1997.
Selain itu, Asnaedi turut memaparkan berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia. Jenis hak tersebut antara lain Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Harapan Penguatan Kelembagaan Kedua Negara
Paulo Remedios hadir dalam pertemuan ini bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares. Paulo menyampaikan apresiasi tinggi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan lengkap dari jajaran Kementerian ATR/BPN.
Meskipun Indonesia dan Timor-Leste memiliki sistem serta kerangka regulasi yang berbeda, Paulo melihat banyak nilai positif dari pertemuan ini. Ia berharap pengalaman Indonesia mampu menjadi referensi berharga bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan nasional.
Paulo juga mendorong agar komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus berlanjut pada masa mendatang. Pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan praktis bagi delegasi Timor-Leste.
Ia optimistis diskusi dan kerja sama pengelolaan pertanahan antar kedua negara dapat berkembang lebih jauh. Fokus utamanya menyasar penguatan kelembagaan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang modern.(ATR/BPN)













