banner 846x362

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan Berantas Mafia Tanah

Jakarta, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum. Nusron menyerahkan piagam serta menyematkan pin kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja sama lintas sektor dalam memberantas tindak pidana pertanahan. Acara tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Nusron menyatakan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat. Polri dan kejaksaan terbukti bekerja keras bersama Kementerian ATR/BPN mencapai target operasi. Keberhasilan ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang kuat antarinstansi. Nusron menegaskan bahwa kementerian tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah pertanahan.

Kementerian ATR/BPN memberikan pin kehormatan kepada beberapa pejabat penting. Penerima penghargaan tersebut meliputi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, juga menerima penghargaan serupa. Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri dan Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto, turut menerima pin tersebut.

Sebanyak 75 tokoh penting juga menerima penghargaan atas prestasi penanganan kasus pertanahan. Para penerima terdiri dari kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi, serta kepala kantor wilayah BPN. Jajaran pejabat ini berasal dari 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Wilayah penerima penghargaan mencakup Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Sumatera Selatan. Provinsi Lampung, Kepulauan Riau, Riau, dan Jambi turut masuk dalam daftar penerima. Penghargaan juga diberikan kepada perwakilan dari Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, serta Maluku Utara melengkapi daftar tersebut.

Nusron berharap sinergi ini terus berlanjut pada masa mendatang. Pencegahan tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Koordinasi yang kuat mampu mendeteksi potensi kejahatan sejak dini. Penanganan kasus di lapangan juga akan berjalan jauh lebih optimal.

Menteri Nusron meminta jajarannya meningkatkan intensitas pengawasan. Kolaborasi harus terjalin kuat dari tingkat pusat hingga daerah. Koordinasi yang baik pada level bawah memastikan pencegahan kejahatan berjalan sejak awal.

Rapat koordinasi tahun 2026 ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, hadir mewakili Jaksa Agung. Polri mengirimkan Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, untuk mewakili Kapolri. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut mengikuti acara tersebut.(ATR/BPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *