banner 846x362

Kementan dan ATR/BPN Umumkan Capaian LP2B Nasional Tembus 87,98 Persen

Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B nasional telah mencapai 87,98 persen. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Rabu, 11 November 2026. Angka tersebut melampaui target awal pemerintah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati data tersebut per 10 November. Nusron Wahid menjelaskan bahwa pencapaian ini memberikan surplus sebesar 0,98 persen dari target minimal 87 persen. Pemerintah mengejar target ini untuk menunjang ketahanan pangan nasional serta melindungi sawah baru dari alih fungsi lahan.

Banyak pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap program strategis ini. Sebanyak 110 kabupaten dan kota sudah menetapkan Surat Keputusan LP2B secara resmi. Sebanyak 300 kabupaten dan kota lain menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Proses administrasi juga berjalan di berbagai wilayah lain saat ini. Sebanyak 47 kabupaten dan kota memproses berita acara kesepakatan dengan empat Direktorat Jenderal. Dua kabupaten dan kota memproses kesepakatan dengan tiga Direktorat Jenderal. Sebanyak 11 kabupaten dan kota lain mengurus proses serupa di tingkat daerah.

Capaian nasional sudah melampaui target, tetapi tiga provinsi masih berada di bawah ketentuan minimal 87 persen. Provinsi Riau mencapai 76,24 persen, Provinsi Banten mencapai 84,73 persen, dan Provinsi Papua mencapai 78,02 persen. Pemerintah pusat sudah mendiskusikan kondisi ini bersama gubernur, bupati, wali kota, dan dinas terkait.

Menteri Nusron Wahid memberikan penjelasan khusus mengenai kondisi wilayah tersebut.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 untuk memperkuat aturan penataan ruang. Pasal 81 dalam regulasi itu memungkinkan pemerintah daerah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah secara parsial. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu siklus revisi lima tahunan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

Pemerintah daerah kini memiliki dasar hukum kuat untuk mengamankan lahan pertanian.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron.

Keputusan Resmi dari Menko Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan M. Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas tersebut. Beliau menerima laporan lengkap dan menetapkan angka akhir penetapan LP2B nasional pada posisi 87,98 persen. Pemerintah juga menyepakati sinkronisasi data antara LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi satu peta tunggal.

“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh banyak pejabat tinggi negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir dalam pertemuan tersebut. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar juga mengikuti rapat bersama jajaran kementerian terkait.(ATR/BPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *