Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan mengumumkan kerja sama dengan berbagai kampus dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026. Pemerintah membutuhkan bantuan kalangan akademisi untuk menyelesaikan ribuan dokumen tata ruang di seluruh Indonesia.
Kebutuhan dokumen tata ruang saat ini memang sangat tinggi. Kampus memiliki kapasitas akademik yang kuat untuk membantu tugas besar ini.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy Dermawan.
Pentingnya RDTR untuk Izin Usaha
Pemerintah mencatat 572 dokumen tata ruang telah terhubung dengan sistem perizinan berusaha hingga 8 September 2026. Integrasi sistem ini menerbitkan 751.364 dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang selama Agustus 2026.
Integrasi dokumen tata ruang membuka peluang investasi lebih luas. Pengusaha bisa mengurus izin usaha dengan jauh lebih cepat.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Ossy Dermawan.
Target Penyelesaian Dokumen Tata Ruang
Pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 dokumen tata ruang hingga tahun 2028. Kementerian ATR mengejar target awal sebanyak 500 dokumen pada tahun 2026.
Kerja sama dengan kampus akan menyelesaikan 62 paket pekerjaan di 18 provinsi. Program ini berfokus di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana telah menghubungi puluhan kampus negeri dan swasta. Sebanyak 38 kampus menyatakan siap membantu program pemerintah tersebut.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus Windayana.(ATR/BPN)
