Jakarta, TR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan menyampaikan arah baru perbaikan tata kelola tanah. Ia berbicara pada Seminar Nasional Pertanahan secara daring. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia menggelar acara tersebut pada Kamis 8 Oktober 2026.
Pemerintah berfokus menyatukan data hak tanah, tata ruang, dan nilai tanah. Langkah ini menjadi kunci utama untuk menyelesaikan berbagai masalah wilayah di Indonesia.
Pemerintah menargetkan pengembangan sistem informasi tanah secara menyeluruh. Penggabungan data tersebut akan mempermudah pemantauan status tanah di lapangan. Masyarakat dan pemerintah bisa mengakses informasi tanah secara transparan.
Wamen Ossy Dermawan menjelaskan visi besar pengelolaan tanah masa depan.
“Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama. Inilah yang kita sangat harapkan. Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Wamen Ossy.
Sistem data tanah saat ini masih sering berjalan secara terpisah. Padahal, seluruh informasi tersebut berada pada satu bidang tanah yang sama. Kondisi ini membutuhkan pembenahan cepat agar tidak memicu masalah baru.
Pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi terus mengubah harga tanah di daerah. Wamen Ossy Dermawan menegaskan faktor penyebab perubahan nilai tersebut.
“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi. Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.
Peran Strategis Profesi Penilai Pertanahan
Profesi penilai memiliki posisi penting dalam mengukur perkembangan suatu kawasan. Penilai membantu masyarakat memahami dampak ekonomi dari keputusan tata ruang. Data yang terintegrasi akan memperkuat kerja para penilai di lapangan.
Wamen Ossy Dermawan mengingatkan pentingnya keterhubungan antar data pertanahan.
“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang,” pungkas Wamen Ossy.
Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Erawati turut membuka acara tersebut. Peserta seminar berasal dari kementerian, lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.(ATR/BPN)
