Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mencatat angka besar. Mereka merampungkan redistribusi tanah seluas 4,39 juta hektare. Program ini berjalan sejak tahun 1961 sampai 2026.
Data resmi instansi menunjukkan hasil nyata. Sebanyak 11.576 kepala keluarga merasakan manfaat program ini. Mereka menempati 26 lokasi prioritas Reforma Agraria di berbagai wilayah. Warga menikmati hasil dari penataan aset dan akses lahan.
Wakil Menteri ATR dan Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memberikan penjelasan penting. Ia berbicara dalam simposium HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Acara tersebut mengusung tema penguatan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Ossy Dermawan.
Pemerintah tidak cuma membagikan sertifikat tanah. Negara juga mengawal pemanfaatan lahan secara ekonomi. Wamen Ossy menegaskan dua pilar utama program ini. Pilar tersebut mencakup penataan aset dan penataan akses.
“Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tutur Ossy Dermawan.
Pemerintah ingin masyarakat mengelola tanah secara produktif. Pemilik lahan mendapat pendampingan usaha mikro. Langkah ini mendongkrak kesejahteraan petani lokal. Pendapatan keluarga penerima tanah meningkat secara bertahap.
Pemerintah memperkuat arah kebijakan agraria tahun ini. Pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria terjadi pada September 2026. Negara lalu membentuk Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN.
Kehadiran lembaga baru ini memperkuat kerja Kementerian ATR/BPN. Kedua lembaga berbagi tugas secara sinergis. Kolaborasi ini mencakup penyelesaian sengketa lahan dari hulu sampai hilir.
“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian. Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” ungkap Ossy Dermawan.
Sinergi Lembaga Negara dalam Pengelolaan Tanah
Kementerian ATR/BPN tetap memegang fungsi administrasi pertanahan. Tugas utama mereka meliputi survei dan pengukuran lahan. Mereka juga mencatat dan menetapkan hak atas tanah masyarakat.
Pemerintah menjamin ketersediaan data lahan yang akurat. Data ini mendukung kinerja BRAN secara optimal. Sinergi lintas lembaga mempercepat penyelesaian konflik agraria nasional.
“Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATRBPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkas Ossy Dermawan.
Simposium nasional ini menghadirkan banyak tokoh penting. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membuka acara tersebut secara resmi. Sejumlah narasumber ahli turut membedah masa depan agraria Indonesia.
Sofyan Djalil
Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan Djalil, hadir sebagai pembicara. Tokoh lain meliputi Mohamad Sinal selaku Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN. Ada pula Roni Septian Maulana dari Konsorsium Pembaruan Agraria serta Nur Amalia dari DPP Petani NasDem.(ATR/BPN)
