SURABAYA, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumpulkan seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur di Surabaya pada Sabtu, 18 Juli 2026. Pertemuan penting ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh jajaran agar memasuki periode transformasi organisasi dan transformasi pelayanan publik secara total.
Dalam pengarahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh jajaran BPN harus menempatkan rakyat pemohon sebagai raja yang wajib memperoleh layanan terbaik. Ia menyampaikan bahwa kementeriannya meluncurkan perubahan besar ini demi menghadirkan layanan pertanahan yang jauh lebih cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” tegas Menteri Nusron pada pertemuan yang berlangsung di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Sabtu (18/07/2026).
Guna memperkuat langkah tersebut, Menteri Nusron menjelaskan tiga pilar utama penopang transformasi publik, yaitu penguatan struktur organisasi, pembenahan tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga pilar ini harus bergerak beriringan agar efektivitas kerja dan transparansi pertanahan terwujud dengan nyata di lapangan.
Perubahan Struktur Wilayah dan Kepastian Layanan Pertanahan
Menteri Nusron memaparkan rencana strategis untuk mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Perubahan sistem kewilayahan ini membuat para Kepala Seksi wajib menguasai seluruh persoalan tanah di area kerja mereka masing-masing, sehingga pelayanan bergerak semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap Kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, selain itu, pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat,” terang Menteri Nusron.
Selain perubahan struktur, Kementerian ATR/BPN menerapkan prinsip first in, first out dalam pemrosesan berkas pertanahan. Sistem ini menjamin petugas menyelesaikan berkas pendaftaran yang masuk lebih awal terlebih dahulu. Kementerian juga memberlakukan sistem Pengukuran Terjadwal dan memangkas waktu layanan peralihan hak menjadi maksimal 10 hari kerja.
“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” jelas Menteri Nusron.
Dalam pengarahan yang sama, Menteri Nusron mengingatkan seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas agar terus menjaga integritas serta menghentikan segala bentuk pelanggaran hukum. Ia mewajibkan para pegawai mengikuti pelatihan manajemen risiko agar terhindar dari masalah hukum saat menjalankan tugas melayani masyarakat.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegasnya.
Menteri Nusron menutup arahannya dengan menekankan nilai utama pelayanan publik yang berlandaskan empati dan keterbukaan. Ia berpesan agar seluruh jajaran pegawai BPN melayani setiap warga dengan ramah dan tidak menyakiti perasaan masyarakat yang membutuhkan bantuan pertanahan.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pesan Menteri Nusron sebelum mengakhiri arahannya.
Dalam agenda kegiatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, menyampaikan laporan perkembangan kinerja jajarannya langsung kepada Menteri Nusron. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan kerja ini yaitu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima.(ATR/BPN)
