Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi bersama Komisi II DPR RI. Pemerintah merancang program ini untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Pemerintah memajukan target penyelesaian sertipikasi 3 juta bidang tanah dari tahun 2028 menjadi tahun 2027. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan ajakan kolaborasi secara langsung kepada para peserta.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.
Kementerian ATR/BPN membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak demi kelancaran program nasional ini. Sinergi mencakup kerja sama intensif bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta jajaran Komisi II DPR RI.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan Teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi Tenri Abeng.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut baik langkah percepatan target program sertipikasi tersebut. Pihaknya berkomitmen mengawal ketersediaan anggaran agar program berjalan lancar di lapangan.
“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi två tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani Ali Sera.
Sinergi Lintas Kementerian dan Daerah
Acara sosialisasi ini menghadirkan jajaran pejabat teknis secara langsung maupun daring. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, hadir langsung bersama Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa. Kepala Bagian Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Deviet Afrianto Setyohatmoko, bertindak sebagai moderator.
Narasumber yang hadir secara daring meliputi Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang, Aini Mulandari. Pejabat Kementerian PKP, Wijasena Hendra Kurniawan dan Tantra, turut memperkuat diskusi teknis ini.
Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia mengikuti acara ini secara daring. Kehadiran seluruh pejabat daerah ini memperkuat koordinasi pelaksanaan program sertipikasi di setiap wilayah.(ATR/BPN)
