SEMARANG, TR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pesan mendalam mengenai prinsip keadilan bagi pemimpin dalam sebuah forum resmi. Beliau menyampaikan pesan tersebut kepada para pejabat negara yang berkumpul dalam agenda Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Sabtu (07/03/2026). Nusron mengingatkan bahwa ketaatan pada aturan hukum merupakan pondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Baca juga :
https://teropongrakyat.com/kementerian-atrbpn-ruu-administrasi-pertanahan-kapti-agraria/
Menurut Menteri Nusron, prinsip keadilan bagi pemimpin mengharuskan seseorang untuk menyingkirkan prasangka pribadi saat bertugas. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh terjebak dalam sentimen perasaan atau subjektivitas saat menentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, integritas menjadi syarat mutlak agar roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azdan magrib.
Nusron juga mengamati bahwa banyak pejabat kerap kali tersesat karena mengedepankan ikatan emosional. Faktor kedekatan latar belakang organisasi maupun hubungan kemahasiswaan seringkali mengaburkan pandangan jernih seorang birokrat. Hal ini tentu saja berisiko mencederai profesionalitas dan keadilan dalam kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah.
Selanjutnya, Menteri Nusron menyarankan agar para pemangku kepentingan mampu menjaga jarak secara profesional meski memiliki kedekatan personal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan muncul dari hasil pertimbangan yang matang dan objektif. Ia percaya bahwa kehati-hatian merupakan cermin nyata dari penerapan keadilan di dalam struktur pemerintahan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tutur Menteri Nusron.
Selain itu, ia menambahkan bahwa keadilan sejati harus memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat luas. Kebijakan pemerintah selayaknya tidak menyulitkan rakyat, melainkan menghadirkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh semua golongan.
Kemandirian Ekonomi dan Tata Kelola Daerah
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Ia mendorong agar setiap kebijakan tidak hanya adil, tetapi juga aplikatif dan mampu mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap APBN. Melalui kemandirian ekonomi, setiap daerah bisa membangun kekuatan nasional yang lebih tangguh dari hulu hingga ke hilir.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Kehadiran para bupati serta wali kota se-Jawa Tengah juga memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.(ATR/BPN)
