banner 846x362

Penertiban HGU Karhutla: Kementerian ATR/BPN Bagi Perusahaan Jadi Lima Klaster

Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengambil tindakan tegas. Pemerintah resmi membagi sebelas perusahaan dalam lima klaster penertiban Hak Guna Usaha. Langkah ini menyasar korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan langsung keputusan penting ini. Negara menindak tegas pelanggaran izin pemanfaatan lahan.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).

Klaster pertama berisi perusahaan yang mendapat sanksi paling berat. Pemerintah merekomendasikan pembatalan seluruh HGU milik tiga korporasi nakal.

Penyebab sanksi meliputi luas lahan terbakar melebihi setengah wilayah. Kebakaran juga terjadi berulang kali tanpa mitigasi memadai. Perusahaan gagal memenuhi aturan dalam surat keputusan pemberian hak.

Tiga perusahaan masuk daftar sanksi berat ini. PT NMIB menguasai sekitar empat ribu hektare lahan. PT RKA menguasai sebelas ribu lima ratus lima puluh delapan hektare. PT SKM menguasai dua bidang lahan seluas lima ribu tiga ratus lima puluh lima koma tiga puluh tiga hektare serta dua ribu tiga ratus enam puluh koma delapan puluh satu hektare.

Klaster kedua berisi satu perusahaan saja. Pemerintah menargetkan PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Luas lahan perusahaan ini mencapai sekitar dua ribu tiga hundred hektare. Masa berlaku HGU sudah habis sejak tahun dua ribu dua puluh. Negara mengambil alih kembali seluruh tanah tersebut.

Klaster ketiga menyasar tiga perusahaan berbeda. Perusahaan tersebut memegang Izin Usaha Perkebunan namun belum memiliki HGU resmi.

Nama perusahaan meliputi PT ANI seluas lima ribu dua ratus empat puluh empat hektare. PT BOS menguasai empat ribu tujuh ratus lima puluh hektare. PT AER menguasai lima ribu seratus tiga puluh empat hektare.

Kementerian ATR/BPN menolak menerbitkan HGU baru. Pemerintah pusat mendorong evaluasi izin usaha bersama instansi terkait.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Klaster Keempat dan Kelima: Pembatalan Sebagian serta Proses Pendalaman

Klaster keempat berisi satu perusahaan bernama PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pemerintah mencabut sebagian HGU seluas sekitar satu ribu lima ratus sepuluh hektare karena luas kebakaran di bawah setengah wilayah.

Klaster kelima mencakup tiga perusahaan tambahan. Perusahaan tersebut adalah PT STP dan PT GMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Satu perusahaan lain yaitu PT API di Ketapang, Kalimantan Barat.

Tim khusus memeriksa kondisi fisik di lapangan. Pemerintah mengkaji data secara mendalam sebelum mengambil keputusan final.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron.(ATR/BPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *