MANADO, TeropongRakyat.com – Langkah tegas Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol Roycke Langie, dalam menangani kasus korupsi mendapat dukungan besar dari berbagai elemen masyarakat di Sulut. Masyarakat menilai kehadiran Irjen Roycke, putra Minahasa Selatan, membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi, setelah bertahun-tahun penanganan kasus korupsi di daerah ini dianggap berjalan lambat atau bahkan terhenti.
Forum Masyarakat Peduli Sulawesi Utara (FMPSU) baru-baru ini mengajukan laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, sekaligus menyerahkan surat dukungan kepada Kapolri.
Ketua FMPSU, Ruben F. Kalalo, dalam surat bertanggal 6 November 2024, menyampaikan kebanggaannya terhadap penunjukan Irjen Roycke sebagai Kapolda Sulut. Menurutnya, Irjen Roycke telah melakukan langkah-langkah nyata dengan ketegasan dalam mengusut dugaan korupsi di Sulut, meski baru sebulan menjabat.
“Pak Kapolri jangan terpengaruh dan tetap mendukung langkah tegas Pak Kapolda dalam pemberantasan korupsi dan mafia tanah di Sulut,” ujar Kalalo.
Dukungan ini juga datang dari Aliansi Ormas dan LSM Anti Korupsi ARMAK Sulut yang menggelar aksi damai di depan Polda Sulut pada 31 Oktober 2024. Yudistira Nusrin, koordinator aksi ARMAK Sulut, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki harapan besar atas program pemberantasan korupsi yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Program Asta Cita. Ia mendorong Irjen Roycke untuk terus memajukan penanganan kasus korupsi dan membawa perkara hingga ke pengadilan.
Selain itu, Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi dan Mafia Tanah juga turut mendukung langkah tegas Kapolda yang telah memanggil sejumlah pejabat daerah sebagai bagian dari investigasi. Ruben Kalalo, koordinator lapangan, mengatakan bahwa mereka siap membantu menyediakan data pendukung terkait tindak pidana korupsi dan kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat di Sulut.
“Kami akan bersama Pak Kapolda Sulut jika ada yang berusaha menghalangi proses hukum ini. Kami juga siap memberikan data tambahan yang relevan untuk memperkuat proses hukum,” tegas Kalalo.
Sementara itu, Pria Kaum Bapa (PKB) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) juga menggelar aksi dukungan pada 2 November 2024 di Polda Sulut. Dalam aksi ini, mereka menegaskan dukungan penuh pada Kapolda Irjen Pol Roycke untuk membersihkan Sulut dari korupsi.
“Kami mendukung sepenuhnya penuntasan kasus korupsi. Kami berharap Sulut bebas dari tindakan korupsi yang merugikan masyarakat,” ujar perwakilan PKB GMIM.
Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Thamsil, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat yang terus mengalir. Menurutnya, dukungan ini memberikan semangat lebih bagi Polda Sulut dalam melanjutkan penyidikan kasus-kasus korupsi di wilayah Sulawesi Utara, termasuk kasus hibah Pemprov Sulut kepada GMIM yang tengah dalam proses.
“Penyidik Subdit Tipidkor telah bekerja maksimal, dan proses penyidikan terus berjalan sesuai prosedur,” jelas Thamsil.
Dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat ini memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan Kapolda Sulut Irjen Roycke Langie mendapat kepercayaan luas, di tengah berbagai tantangan dan spekulasi yang menyebut langkah ini bermuatan politik terkait Pilkada Serentak 2024.
Namun, Irjen Roycke menegaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi politik, demi kepentingan masyarakat dan integritas hukum di Sulawesi Utara.(One/red)
