Jakarta, TR – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027. Acara ini berlangsung secara daring pada Senin, 20 Juli 2026. Dalam arahannya, beliau meminta seluruh jajaran memprioritaskan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang.
Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh program kerja wajib berorientasi pada hasil dan tepat sasaran.
Pemerintah terus mendorong pembenahan pada sektor pelayanan publik. Sekjen ATR/BPN membeberkan sejumlah isu penting yang menjadi fokus pembenahan dalam penyusunan anggaran kali ini.
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Layanan pertanahan masa depan harus terintegrasi secara penuh dari awal sampai akhir. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan status penyelesaian berkas mereka.
Kementerian ATR/BPN juga menargetkan penuntasan tunggakan pekerjaan dan transparansi layanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Peningkatan kualitas SDM dan manajemen perubahan menjadi kunci utama adaptasi organisasi. Kantor Pertanahan di daerah harus mengubah struktur kerja agar lebih adaptif melayani warga.
Dalu Agung Darmawan mengingatkan agar penyusunan RKA-KL 2027 memiliki target yang terukur. Target tersebut meliputi output, volume, lokasi, jadwal, hingga penanggung jawab kegiatan.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Instruksi Pengawasan Ketat Bagi Para Pimpinan Daerah
Rapat daring tersebut menghadirkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Kepala Kanwil, hingga Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Sekjen memberikan instruksi khusus kepada para pimpinan unit kerja tersebut.
Para pimpinan harus memperkuat pengendalian program dan anggaran secara berkala. Mereka wajib menyelesaikan berbagai hambatan lapangan dengan cepat dan profesional.
Kementerian ATR/BPN berharap forum RKA-KL 2027 ini menghasilkan dokumen perencanaan yang tajam dan realistis. Perencanaan yang matang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan pemerataan pembangunan nasional.(ATR/BPN)
