Jakarta, TR – Pemerintah mempercepat pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN. Pemerintah memilih empat provinsi prioritas untuk proyek strategis ini. Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan menjadi lokasi utama.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat khusus di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026. Rapat ini membahas percepatan pembangunan kawasan tersebut. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan hadir dalam rapat penting itu. Ossy melaporkan progres nyata dukungan kementeriannya.
Kementerian ATR dan BPN mencatat pencapaian besar dalam verifikasi lahan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional sudah mencapai 87,98 persen. Keempat provinsi prioritas juga mencatat angka serupa. Semua wilayah itu sudah memenuhi target minimal 87 persen.
“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kita telah mencapai 87,98 persen. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87 persen,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Pemerintah menargetkan penetapan lahan berkelanjutan ini tuntas pada tahun 2029. Namun, kerja keras semua pihak membuat target tercapai tiga tahun lebih cepat. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama memenuhi amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Kementerian ATR dan BPN memastikan kesiapan aspek tata ruang secara menyeluruh. Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan sudah memiliki aturan tata ruang yang berlaku. Kalimantan Tengah masih menjalani proses revisi berkala sepuluh tahunan.
Direktorat Jenderal Tata Ruang kini mendorong percepatan revisi tersebut. Langkah ini bertujuan agar perencanaan pembangunan kawasan segera berjalan lancar. Pemerintah ingin seluruh aspek legalitas wilayah cepat tuntas tanpa hambatan berarti.
Pemerintah juga mendorong penyusunan aturan tata ruang berskala terperinci. Kabupaten dan kota di empat provinsi prioritas wajib segera menyusun dokumen tersebut. Sumatra Selatan menargetkan 32 dokumen terperinci. Kalimantan Tengah menyiapkan 25 dokumen serupa. Kalimantan Selatan juga menetapkan 25 dokumen. Papua Selatan menyiapkan empat dokumen pendukung.
“Rencana Detail Tata Ruang yang sudah terintegrasi di Online Single Submission juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” tambah Wamen Ossy.
Koordinasi Lintas Sektor dan Rencana Induk
Kementerian ATR dan BPN akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci utama kesuksesan proyek besar ini. Pemerintah fokus menyelesaikan revisi tata ruang di Kalimantan Tengah secepat mungkin. Kesiapan pertanahan yang matang akan mendukung penuh pembangunan kawasan strategis nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung rapat koordinasi tersebut. Sejumlah wakil menteri dan pimpinan lembaga tinggi turut hadir. Pertemuan ini akan berlangsung secara berkala demi mengawal target swasembada. Pemerintah berupaya mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah segera menyusun rencana induk pembangunan kawasan dalam waktu dekat. Proyek sektor pertanian akan memanfaatkan lahan rusak dan tidak produktif. Pemerintah mengubah fungsi lahan tidur tersebut menjadi area produktif. Langkah ini mempercepat pencapaian kemandirian pangan, energi, dan air secara nasional.(ATR/BPN)
