KALBAR, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan HGU cegah karhutla melalui pemantauan ketat terhadap pemegang hak atas tanah. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan peran perusahaan dalam pemantauan Hak Guna Usaha guna menghindari risiko kebakaran di area konsesi. Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan komitmen tersebut secara langsung saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat pada Kamis (16/04/2026).
Pemerintah menuntut tanggung jawab penuh dari para pemegang konsesi lahan besar untuk menjaga lingkungan mereka. Oleh karena itu, Wamen Ossy mengingatkan perusahaan agar menjalankan janji yang mereka sepakati saat awal pengelolaan lahan. Selain itu, pihak swasta wajib berperan aktif dalam membantu petugas saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah operasional mereka.
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Wamen Ossy usai apel di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memimpin langsung jalannya apel koordinasi lintas sektor tersebut. Selanjutnya, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap agenda pencegahan kebakaran tahunan ini. Kehadiran jajaran Kabinet Merah Putih menjadi bukti kuat bahwa koordinasi pusat dan daerah semakin solid dalam memitigasi bencana.
Wamen Ossy, yang hadir bersama Kepala Kanwil BPN Kalbar Mujahidin Ma’ruf, menyebutkan bahwa angka kebakaran lahan secara nasional terus menurun. Meskipun demikian, pemerintah tidak ingin lengah sedikitpun terhadap potensi ancaman yang ada. “Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,” tutur Wamen Ossy dengan tegas.
Peninjauan Pasukan dan Alat Penanggulangan Karhutla
Setelah prosesi apel selesai, para pejabat tinggi negara langsung meninjau kesiapan pasukan gabungan di lapangan. Pasukan tersebut terdiri dari personel TNI, Polri, BNPB, BMKG, hingga tim pemadam kebakaran setempat. Kemudian, mereka juga memeriksa kualitas peralatan teknis yang akan digunakan untuk memadamkan api jika muncul titik panas. Melalui kesiapan alat dan personel ini, pemerintah optimis target penurunan angka karhutla tahun ini dapat tercapai dengan baik.(ATR/BPN)
