JAKARTA, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi digital melalui penguatan Sertipikat Elektronik. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, membuka Forum Bakohumas pada Rabu (15/04/2026) di Jakarta untuk menyamakan persepsi mengenai sertifikat digital tersebut.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih transparan dan berbasis teknologi modern di seluruh Indonesia.
Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung sistem pendaftaran tanah berbasis digital. Beliau mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi mengenai teknis penerapan kebijakan baru ini. Fokus utama pertemuan ini mencakup penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku yang mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas.
“Saya ingin mengingatkan kembali agar kita dapat menggunakan forum hari ini untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku,” ucap Dalu Agung Darmawan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Pemerintah sudah mencanangkan transformasi dokumen fisik ke digital sejak tahun 2023. Sebanyak 100 perwakilan humas kementerian dan lembaga hadir untuk mendalami materi teknis tersebut. Harapannya, para praktisi humas mampu menjadi jembatan informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai keamanan dokumen pertanahan digital.
Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa kesamaan persepsi akan mendorong masyarakat segera melakukan alih media sertipikat. “Saya berharap melalui forum kali ini, kita dapat menyamakan persepsi dan membantu Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan Aplikasi Sentuh Tanahku,” ungkapnya.
Peran Krusial Humas dalam Sosialisasi Sertifikat Digital
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, turut menyoroti pentingnya peran humas pemerintah yang adaptif. Menurutnya, pola komunikasi publik saat ini menuntut inovasi yang cepat dan responsif. Rekan-rekan humas harus menyebarkan konten informasi dari Kementerian ATR/BPN secara masif melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.
“Humas pemerintah dituntut untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis,” tutur Molly Prabawaty.
Melalui koordinasi rutin ini, pemerintah optimis bahwa efektivitas penyampaian informasi mengenai Sertipikat Elektronik akan berjalan maksimal dan akurat.(ATR/BPN)
