banner 846x362

Kejati Sulut Canangkan Kampung Nelayan di Tidore Tahuna, Fokus Kawal Program Strategis Nasional

Tahuna, TR – Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan salah satu agenda utama pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy. Dalam kesempatan itu, Kejati Sulut menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar berjalan maksimal di daerah.

Program Kampung Nelayan binaan kejaksaan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat pesisir. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup warga melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan.

“Kehadiran kita disini dalam kunjungan kerja sebetulnya tidak hanya masalah hukum tapi peran kita untuk memastikan program strategis nasional itu berjalan optimal,” ucapnya.

Kejati Sulut juga menyoroti pentingnya tata kelola yang sesuai regulasi, terutama di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Langkah itu dilakukan agar seluruh program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut hadir langsung Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Kejati Sulut juga memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.

Kelurahan Tidore Dipilih Karena Mayoritas Warga Berprofesi Nelayan

Kelurahan Tidore dipilih sebagai lokasi Kampung Nelayan karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan. Kondisi itu dinilai sangat tepat untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pada kesempatan yang sama, Kejati Sulut membuka ruang dialog bersama para nelayan. Dialog tersebut menjadi sarana mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kegiatan itu sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan.(Unk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *