Tahuna, TR – Gangguan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam beberapa hari terakhir berdampak pada pelayanan administrasi keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
Meski demikian, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sangihe terus mengupayakan agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah kendala sistem yang terhubung dengan pemerintah pusat tersebut.
Kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Wesselly Londo, ST., M.Ec.Dev., mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab gangguan dan lamanya proses pemeliharaan sistem.
“Jadi SIPD ini beberapa hari terakhir sedang dilakukan maintenance sesuai dengan konfirmasi kami ke pusat, mungkin ada hal-hal teknis yang membutuhkan waktu untuk ditangani oleh pihak Pusdatin Kemendagri,” ucapnya.
Londo menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu SIPD kembali beroperasi normal setelah proses pemeliharaan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.
Gangguan tersebut turut memengaruhi proses administrasi keuangan daerah. Pasalnya, SIPD juga terintegrasi dengan sistem Bank SulutGo (BSG), terutama dalam mendukung administrasi dan pencairan anggaran.
Kondisi ini membuat BKAD harus memastikan setiap proses pelayanan tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan administrasi keuangan.
Londo menegaskan, dalam kondisi tertentu, BKAD dapat melakukan pencetakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan proses pencairan secara manual.
Namun, langkah tersebut harus melalui konfirmasi terlebih dahulu kepada Pusdatin Kemendagri melalui grup WhatsApp Helpdesk.
Menurutnya, proses transaksi melalui SIPD secara daring memiliki mekanisme pencatatan yang berbeda dengan proses manual.
Salah satu perbedaannya terletak pada pencatatan tanggal transfer. Dalam sistem daring, tanggal transfer langsung tercatat secara otomatis ketika transaksi berlangsung.
“Kalau SIPD online, ini tanggal transfer secara otomatis langsung terlihat. Tapi kalau dilakukan secara manual, kami belum mengetahui secara pasti konsekuensinya terhadap pencatatan data dalam sistem, termasuk kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data,” jelasnya.
Di tengah gangguan tersebut, Londo memastikan BKAD tetap berupaya menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan administrasi keuangan daerah.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan.
“Pastinya, bagaimana pelayanan ini tetap berjalan, apakah melalui mekanisme manual atau cara lainnya. Namun, untuk persoalan pencatatan dan akuntansi, kami tetap melakukan konfirmasi kepada Pusdatin,” tambahnya.
Gangguan SIPD Juga Dialami Daerah Lain
Saat ditanya mengenai cakupan gangguan sistem tersebut, Londo membenarkan bahwa kendala SIPD tidak hanya terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menurutnya, sejumlah daerah lain di Indonesia juga mengalami kondisi serupa.
BKAD Sangihe kini terus berkoordinasi dengan Pusdatin Kemendagri sambil menunggu sistem kembali normal.
Pemerintah daerah berharap pemulihan SIPD segera selesai agar proses administrasi keuangan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan optimal. (Unk)
