Minahasa Tenggara, TR – Perjuangan Darmawati Pakaya, warga Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya belum berakhir.
Hampir dua tahun sejak laporan polisi dibuat, Darmawati masih mempertanyakan kepastian hukum atas dugaan persetubuhan terhadap anaknya yang masih di bawah umur.
Ia juga menyoroti belum jelasnya kelanjutan perkara terhadap dua terlapor laki-laki. Sementara itu, satu terlapor perempuan telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tondano.
Tak hanya itu, Darmawati mempertanyakan vonis tiga bulan penjara terhadap terdakwa perempuan, yang menurut pengakuannya sebelumnya mendapat tuntutan jaksa selama tiga tahun.
“Saya selaku Ibu korban An. Darmawati Pakaya, Alamat : Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen Minahasa Tenggara,” tulis Darmawati melalui pesan WhatsApp kepada redaksi TeropongRakyat.com, Minggu (15/11/2026).
Darmawati mengatakan, pihak keluarga telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Minahasa Tenggara pada Oktober 2024.
Laporan itu tercatat dengan nomor No. SSRP/B/148/XI/2024. Menurut Darmawati, seorang anggota bernama Haris dari Satreskrim Polres Minahasa Tenggara menangani laporan tersebut.
“Kami mohon bantuannya,
Sudah 2 tahun kami buat laporan di polres Minahasa Tenggara dengan nomor surat No. SSRP/B/148/XI/2024 yang ditangani oleh Polisi bernama Bpk Haris yang bertugas di Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara,” ucapnya.
Dalam laporan tersebut, keluarga mengadukan tiga orang terlapor. Mereka terdiri atas dua laki-laki dan satu perempuan.
“Saya Darmawati Pakaya sebagai orang tua korban yang membuat laporan, yang kami Laporkan adalah Dugaan Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang Kami laporkan 3 orang pelaku, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki,” jelasnya dalam pesan tersebut.
Darmawati mengungkapkan, proses penanganan perkara berlangsung cukup lama. Menurut keterangannya, pada Agustus 2026, penyidik baru menyerahkan terlapor perempuan kepada Kejaksaan Negeri Amurang.
Perkara tersebut kemudian berlanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Tondano.
“Di bulan Agustus tahun 2026, polisi baru menyerahkan terlapor Perempuan ke Kejaksaan Negeri Amurang. Kemudian persidangan bagi Terlapor perempuan di lakukan di Pengadilan Negeri Tondano,” jelasnya.
Namun, keluarga korban mengaku tidak mendapat informasi lengkap mengenai jadwal persidangan.
Darmawati menyebut pihak keluarga hanya sekali menerima undangan untuk menghadiri persidangan, yakni pada 7 September 2026.
“Kami Orang tua hanya 1x diundang untuk mengikuti persidangan pada tanggal 7-9-2026 di Pengadilan Negeri Tondano. Kemudian setelah dari persidangan tersebut, kami tidak lagi menerima undangan sidang apapun,” ungkapnya.
Hal yang paling mengejutkan bagi Darmawati muncul pada 12 Oktober 2026.
Ia mengaku menerima pesan WhatsApp dari jaksa yang menangani perkara tersebut. Dalam pesan itu, jaksa menyampaikan bahwa persidangan terdakwa perempuan telah selesai dengan putusan tiga bulan penjara.
Darmawati kemudian mempertanyakan besaran hukuman tersebut karena jaksa sebelumnya menyampaikan tuntutan tiga tahun penjara.
“Tiba-tiba pada tgl 12-10-2026, Jaksa yang menangani kasus tersebut mengirim WA dan menyampaikan bahwa Terlapor perempuan sudah selesai di sidang dan Keputusan hukuman 3 bulan.
Saya bertanya “Ibu Jaksa tuntut berapa lama?” dan Jaksa menjawab Dia tuntut 3 Tahun,” tuturnya.
Perbedaan antara tuntutan dan putusan itu memunculkan pertanyaan besar bagi keluarga korban.
“Yang ingin kami tanyakan :
Pertama. Kenapa jaksa tuntut 3 tahun, tapi Hukum hanya putus 3 bulan?,” tuturnya lagi.
Darmawati berharap ada penjelasan yang dapat memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai hasil persidangan tersebut.
Selain persoalan vonis, keluarga korban juga menuntut kejelasan mengenai penanganan perkara terhadap dua terlapor laki-laki.
Hingga kini, Darmawati mengaku belum mengetahui kapan penyidik akan menyerahkan perkara keduanya kepada kejaksaan.
“Kedua, Kapan 2 orang Terlapor (Laki-laki) yang melakukan persetubuhan terhadap korban (Anak saya) diserahkan ke Kejaksaan dan Kapan dilakukan sidang?,” ucapnya penuh tanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kedua terlapor masih berada di kampung.
“Karena sampai saat ini Terlapor masih berada di Kampung,” beberanya.
Kondisi tersebut menambah keresahan keluarga yang sejak awal berharap seluruh laporan mendapat penanganan hukum secara jelas.
Berdasarkan uraian dalam laporan polisi, dugaan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 16 Oktober 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di wilayah Desa Talengesan, Kecamatan Pusomaen, Minahasa Tenggara.
Saat itu, korban bersama para terlapor dan teman-temannya diduga menuju sebuah rumah makan di desa tersebut.
Dalam laporan itu disebutkan, salah satu terlapor membeli minuman keras untuk dikonsumsi bersama korban. Korban kemudian diduga mendapat paksaan mengkonsumsi minuman keras hingga mengalami mabuk gak sadarkan diri.
Uraian laporan juga menyebut para terlapor yang terdiri dari satu orang perempuan yaitu G-W alias Grac, N-A alias Nando dan J-W alias Junior diduga membuka pakaian korban dan melakukan persetubuhan. Mereka juga diduga merekam kejadian tersebut.
Sekitar satu bulan kemudian, video tersebut diduga tersebar. Keluarga korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan kejadian itu kepada kepolisian.
Darmawati melaporkan dugaan tindak pidana tersebut dengan merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 dan/atau Pasal 82.
Ibu Korban: Kami Hanya Ingin Keadilan
Di tengah keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman mengenai proses hukum, Darmawati mengaku tidak ingin menyerah memperjuangkan hak anaknya.
Ia berharap kepolisian dan kejaksaan memberikan kejelasan mengenai seluruh pihak yang dilaporkan, termasuk perkembangan penanganan dua terlapor laki-laki.
Bagi Darmawati, kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting bagi keluarganya.
“Sekali lagi kami mohon bantuan bagi kami, kami hanya orang susah dan tidak paham Hukum. Tapi kami butuh Keadilan. Atas bantuan, kami menyampaikan terimakasih,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Minahasa Tenggara, Kejaksaan Negeri Amurang, maupun Pengadilan Negeri Tondano terkait perkembangan perkara, status dua terlapor laki-laki, serta putusan terhadap terdakwa perempuan.(One/Red)
