Jakarta, TR – Kabinet Merah Putih genap berjalan selama dua tahun. Pemerintah terus menggenjot penataan ruang dan pertanahan nasional melalui berbagai program strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengambil peran penting dalam pengelolaan aset negara.
Kementerian ATR/BPN berhasil menetapkan Surat Keputusan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara seluas 19.064,58 hektare. Luasan tersebut mencakup berbagai alokasi penting untuk kepentingan masyarakat luas dan negara. Langkah ini membuktikan komitmen nyata pemerintah dalam mengelola aset secara optimal.
Alokasi tanah tersebut terbagi ke dalam tiga sektor utama pemanfaatan. Sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen bidang tanah dialokasikan khusus untuk program Reforma Agraria. Pemerintah juga menyediakan 5.702,13 hektare untuk kebutuhan Bank Tanah. Sisa lahan seluas 135,96 hektare ditetapkan sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi Martono memberikan penjelasan terkait capaian tersebut.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (06/11/2026).
Tanah Cadangan Umum Negara berasal dari hasil penertiban tanah telantar. Negara mengambil alih aset tersebut untuk didayagunakan kembali sesuai peruntukan yang sah. Pemerintah menerapkan prosedur ketat sebelum menetapkan status tanah ini.
Tim teknis melakukan verifikasi secara mendalam pada setiap objek tanah cadangan. Verifikasi mencakup aspek fisik dan aspek yuridis secara bersamaan. Petugas memastikan status hukum tanah benar-benar jelas. Langkah cermat ini bertujuan mencegah sengketa hukum di kemudian hari.
Pengawasan Ketat dan Target Produktivitas Lahan
Direktorat Jenderal PPTR tidak berhenti pada tahap penetapan alokasi lahan. Pemerintah secara konsisten melaksanakan pengawasan berkala terhadap pemanfaatan aset. Evaluasi rutin memastikan setiap jengkal tanah berfungsi secara optimal.
Tahapan pengawasan sangat krusial agar alokasi lahan tepat sasaran. Pemerintah ingin mengubah tanah tidak produktif menjadi sumber ekonomi baru. Masyarakat kelas bawah menjadi prioritas utama penerima manfaat lahan ini. Prinsip fungsi sosial tanah menjadi landasan utama kebijakan tersebut.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.(ATR/BPN)
