Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh target kinerja instansi dapat tercapai secara optimal.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan para pimpinan daerah pada Selasa (14/07/2026). Ia memberikan arahan langsung kepada para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
Dalu Agung Darmawan meminta seluruh pimpinan wilayah melakukan evaluasi berkala. Para pejabat harus memantau secara langsung progres program strategis yang sedang berjalan di daerah masing-masing.
Kementerian ATR/BPN menetapkan sasaran hasil kerja yang tinggi pada tahun ini. Pihaknya optimistis mampu menyelesaikan seluruh agenda kerja sesuai jadual yang telah ditetapkan.
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran. Muatan SAKIP mampu mengukur dan memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Pengawasan Ketat Program Strategis Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya pengawasan tematik pada semester II. Pengawasan ketat ini menyasar berbagai program strategis nasional yang mengelola anggaran bernilai besar.
“Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,” tutur Irjen ATR/BPN.
Pudji Prasetijanto Hadi mendorong pimpinan satuan kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas secara rutin. Evaluasi mingguan dapat membantu memetakan serta memperbaiki berbagai kendala teknis di lapangan secara cepat.
“Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannya, agar kita bisa memetakan program kita, kita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sana, makanya dievaluasi, diperbaiki,” tegas Irjen ATR/BPN.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, bersama Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut memaparkan target semester II 2026. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menghadiri acara ini secara langsung, sementara para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah menyimak secara daring dari wilayah masing-masing.(ATR/BPN)
