Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengukir prestasi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian ATR/BPN pada Kamis, 16 Juli 2026.
Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta. Penyerahan penghargaan ini membuktikan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.
Capaian bergengsi ini menambah catatan positif lembaga pertanahan tersebut di tingkat nasional. Predikat WTP tahun 2026 ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang berhasil Kementerian ATR/BPN pertahankan.
BPK RI memberikan penilaian tertinggi ini setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.
Sekjen ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyambut penuh rasa syukur atas raihan yang membanggakan ini.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Momentum Evaluasi dan Percepatan Program Kerja 2026
Pihak kementerian tidak berpuas diri dengan raihan penghargaan ini semata. Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa predikat ini harus membawa dampak nyata bagi perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Menghadapi paruh kedua tahun berjalan, pimpinan kementerian terus mendorong efisiensi kerja di seluruh tingkatan unit kerja. Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia optimistis seluruh target kinerja tahun ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan program secara konsisten.
Acara penyerahan LHP BPK RI ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi pemerintah. Pada kesempatan ini, turut menerima predikat yang sama, sejumlah Menteri dan Kepala Badan Kabinet Indonesia Bersatu. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN selama prosesi acara berlangsung hingga selesai.(ATR/BPN)
