Aceh, TR – Sebanyak 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah dan surat ukur di sejumlah wilayah Provinsi Aceh dilaporkan basah dan rusak akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025. Tak hanya itu, sekitar 165.000 warkah yang menyimpan data hak atas tanah masyarakat turut terdampak dalam musibah yang melanda sedikitnya delapan kabupaten/kota tersebut.
Arsip-arsip yang terdampak bukan sekadar dokumen administratif. Di dalamnya tersimpan data legal kepemilikan tanah, sejarah peralihan hak, hingga kepastian hukum bagi masyarakat. Saat lembaran-lembaran itu terendam air dan lumpur, yang terancam bukan hanya fisik kertas, tetapi juga rasa aman para pemilik tanah.
Percepatan Restorasi Arsip oleh Kementerian ATR/BPN
Menyadari urgensi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) langsung mempercepat proses penyelamatan dan restorasi arsip. Di ruang-ruang kantor yang masih menyisakan jejak lumpur, petugas melakukan pembersihan, pengeringan, hingga pemilahan dokumen secara bertahap.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, menyebut proses pemulihan ini bukan pekerjaan singkat.
“Kalau kita hitung, mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” ujarnya.
Empat Pilar Kolaborasi Selamatkan Arsip Pertanahan Aceh
Restorasi arsip pertanahan di Aceh dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Empat pilar utama yang terlibat yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Sinergi ini dinilai menjadi kunci percepatan pemulihan layanan pertanahan. Selain mempercepat proses teknis restorasi, kolaborasi ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi para taruna STPN yang terlibat langsung dalam proses penyelamatan arsip.
Arinaldi meyakini, kerja bersama ini tidak hanya berdampak pada pemulihan layanan, tetapi juga membentuk karakter calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas.
Transformasi Digital Jadi Momentum Kebangkitan
Restorasi arsip tidak hanya dimaknai sebagai upaya penyelamatan dokumen negara. Lebih dari itu, langkah ini menjadi momentum percepatan transformasi layanan pertanahan berbasis digital.
“Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang saat ini sangat terdampak akan lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh layanan pertanahan secara digital,” ungkap Arinaldi.
Langkah digitalisasi ini sejalan dengan program modernisasi layanan pertanahan yang tengah digencarkan ATR/BPN di berbagai daerah.
ANRI Turunkan Tenaga Profesional
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penanganan arsip terdampak bencana bukan pekerjaan sederhana. Di lapangan, setiap tahapan membutuhkan ketelitian tinggi serta koordinasi intensif lintas lembaga.
Untuk mendukung restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah. Mereka memastikan setiap arsip yang bisa diselamatkan dipulihkan secara optimal agar hak masyarakat tetap terlindungi.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi antar dan lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya.
Di tengah sisa genangan dan lumpur yang belum sepenuhnya surut, semangat pemulihan terus digelorakan. Restorasi arsip pertanahan di Aceh menjadi bukti bahwa di balik bencana, ada kolaborasi dan transformasi yang memperkuat layanan publik demi menjaga kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.(ATR/BPN)
