Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian ATR/BPN

Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sukses melaksanakan Webinar Nasional pada Kamis (05/03/2026). Acara bertajuk sosialisasi profesionalitas ini berfokus pada efisiensi serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, hadir langsung sebagai pembicara kunci untuk memberi arahan strategis.

Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa transparansi adalah pilar utama bagi setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat menjalankan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalu Agung Darmawan mengingatkan seluruh satuan kerja agar menjaga integritas dalam mengelola setiap rupiah dana APBN. Pihaknya meminta jajaran terkait untuk menjauhi segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak citra instansi. Menurut Sekjen, pemahaman dasar mengenai keterbukaan informasi harus melekat pada setiap pegawai, terutama calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh sebab itu, kementerian terus mendorong peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi resmi.

Peningkatan profesionalitas menuntut langkah nyata melalui kolaborasi antara BPSDM ATR/BPN dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalu menjelaskan bahwa sertifikasi ini sangat penting agar jajaran semakin mantap dalam menerapkan aturan yang berlaku.

“Sudah sepatutnya, swakelola juga perlu memahami ilmu transparansi dengan baik agar lebih akuntabel sehingga efisien dalam pelaksanaan kerja. Pengadaan barang/jasa perlu integrasi yang lebih baik antara penyedia dengan swakelola,” tutur Sekjen ATR/BPN.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan respons cepat terhadap kebijakan pusat. Sosialisasi tersebut bertujuan membekali PPK agar mampu menjalankan fungsi mereka sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan setiap pengelola kontrak publik memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan tipologi masing-masing. Selanjutnya, Awaludin membagi kategori sertifikasi mulai dari tingkat A untuk pekerjaan kompleks hingga tingkat C untuk kategori rutin.

Skala Partisipasi Nasional

Webinar ini menjaring antusiasme yang sangat tinggi dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Tercatat sebanyak 820 peserta yang terdiri dari para KPA Satker mengikuti jalannya diskusi secara saksama. Panitia juga menyisipkan sesi kuis interaktif di akhir acara guna mengukur sejauh mana peserta menyerap informasi teknis tersebut. Melalui edukasi berkelanjutan ini, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh proses belanja pemerintah di masa depan semakin bersih dan efisien.(Tim/ATR)