Jakarta, TR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri acara Akademi Politik pada Sabtu (13/06/2026). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan sukses. Dalam acara itu, beliau menjelaskan bahwa peran strategis pertanahan sangat penting untuk kesuksesan program pemerintah. Fungsi sektor agraria ini menjadi fondasi utama dalam menyukseskan visi besar negara saat ini.
Acara tersebut mengambil tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”. Wamen Ossy menegaskan bahwa seluruh program besar pemerintah memerlukan kepastian ruang. Oleh karena itu, kementeriannya berkomitmen penuh untuk menyediakan lahan yang aman dan siap pakai.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Selanjutnya, beliau memaparkan kondisi sumber daya agraria di Indonesia saat ini. Wilayah laut Indonesia mencakup sekitar 77 persen, sedangkan daratan hanya mengisi 23 persen atau sekitar 189 juta hektare. Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan di bawah wewenang Kementerian Kehutanan.
Peran Strategis Pertanahan Lewat Kebijakan Satu Peta
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN kini sedang fokus menyelesaikan pemetaan sisa bidang tanah di wilayah perbatasan. Jika seluruh bidang tanah telah terpetakan penuh, pemerintah akan memiliki basis data yang lengkap. Langkah ini tentu memperkuat sektor pertanahan mendukung Asta Cita dalam hal kepastian hukum.
Kemudian, Wamen Ossy menerangkan pentingnya integrasi data lewat Kebijakan Satu Peta di depan mahasiswa. Langkah ini sangat ampuh untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa agraria di masyarakat. Integrasi data yang baik akan membuat pemanfaatan ruang menjadi lebih tertib dan aman.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.(ATR/BPN)
