MANADO, TeropongRakyat.com — Dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara (Sulut) dan sejumlah pihak terkait.
Rapat ini membahas isu strategis terkait ketersediaan dan pengawasan harga bahan pokok, serta evaluasi distribusi komoditas pangan di wilayah Sulawesi Utara.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Four Points Manado, Kamis (11/9) pagi, dan dibuka langsung oleh Asisten Deputi Intelkam, Bimbingan Masyarakat, dan Obvitnas Kemenko Polkam, Brigjen TNI M. Sujono.
“Tugas dari Menko Polkam adalah melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi lintas sektor, termasuk mengawal program-program strategis Presiden,” ujar Brigjen Sujono kepada awak media usai kegiatan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam mengantisipasi potensi krisis pangan dan menjaga stabilitas harga di lapangan, terutama menjelang pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Situasi pangan di Sulawesi Utara diharapkan bisa tetap stabil. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan menjadi penting, sehingga kita laksanakan rakor di sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Kepala Bulog Kanwil SulutGo, Ermin Tora, menyampaikan data terkini terkait penugasan distribusi minyak goreng sebagai upaya stabilisasi harga di pasaran. Sejak Mei hingga September 2025, alokasi distribusi mencapai 300.000 ton, dengan rata-rata distribusi 100.000 liter per bulan.
“Penugasan ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga minyak goreng. Namun, jika dilihat dari total kebutuhan konsumsi, baru sekitar 2 hingga 4 persen yang terpenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa distribusi minyak goreng saat ini telah menjangkau 15 pasar di 13 kabupaten/kota, dengan total sekitar 150 pengecer.
“Walaupun kuota masih kecil, kami terus mengoptimalkan distribusi agar berdampak pada pasar. Sekitar 60 persen dari distribusi tersebut terserap di pasar-pasar utama seperti di Manado, Minahasa Utara (Aermadidi), Minahasa Selatan (Pasar 54), hingga Kotamobagu (Pasar 23 Maret),” jelas Ermin.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Fokus utama adalah mempercepat penyaluran pangan strategis ke wilayah-wilayah yang rawan fluktuasi harga.
Kemenko Polkam terus melakukan pemantauan dan evaluasi lintas sektor, guna memastikan kebijakan pangan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung ketahanan nasional dari sisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(One/Red)
