Jakarta, TR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Langkah nyata itu terlihat dari pencapaian pendaftaran tanah ulayat sepanjang dua tahun terakhir. Upaya tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas atas aset masyarakat adat di berbagai daerah.
Kementerian ATR/BPN mencatat pemberian Hak Pengelolaan (HPL) pada enam puluh delapan bidang tanah ulayat. Aset tersebut milik enam belas kesatuan masyarakat hukum adat di tanah air. Luas total bidang tanah itu mencapai delapan puluh enam koma sembilan puluh empat hektare.
Capaian itu membuktikan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Kementerian ATR/BPN selalu memperhatikan keberadaan warga lokal saat melaksanakan penatausahaan tanah. Pendaftaran aset adat ini berjalan lancar berkat kerja sama semua pihak terkait.
Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, memberikan penjelasan penting di Jakarta pada hari Selasa, dua puluh tujuh Oktober dua puluh dua puluh enam.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Data kumulatif sejak tahun dua ribu dua puluh tiga hingga bulan Oktober tahun dua puluh dua puluh enam menunjukkan hasil positif. Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan seratus sepuluh bidang tanah ulayat. Luas total seluruh bidang itu mencapai seribu lima puluh sembilan hektare. Pengelolaan aset tersebut melibatkan tiga puluh satu kelompok masyarakat hukum adat.
Awal tahun dua puluh dua puluh enam, pemerintah memasang target pendaftaran sebanyak dua puluh lima bidang tanah. Catatan per Oktober dua puluh dua puluh enam menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Realisasi pendaftaran sudah mencapai empat puluh delapan bidang tanah ulayat. Capaian itu melampaui target awal hingga seratus sembilan puluh dua persen.
Kementerian ATR/BPN juga mencatat keberhasilan pada sektor pengadministrasian tanah ulayat. Target awal sebanyak lima puluh bidang berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai delapan puluh enam bidang. Angka itu menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar seratus tujuh puluh dua persen dari target.
Persebaran Wilayah dan Rencana ke Depan
Program strategis ini sudah menjangkau dua puluh provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Luasnya cakupan wilayah menunjukkan efektivitas penatausahaan tanah ulayat di berbagai daerah. Pemerintah daerah turut berperan aktif menyukseskan program pertanahan nasional ini.
Kementerian ATR/BPN berencana memperluas cakupan wilayah pada masa mendatang. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan secara berkala. Langkah ini bertujuan memperkuat kepastian hukum tanpa mengabaikan hak masyarakat adat setempat.
“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” pungkas Bernadus Wijanarko.(ATR/BPN)
